Infografis
Suara.com - Polda Metro Jaya membantah tudingan Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab kepolisian telah menggunakan peluru karet untuk membubarkan massa pendemo di Istana Merdeka, Jumat (4/11/2016) lalu.
"Tidak ada. Lihat saja tidak ada," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Awi Setiyono saat memaparkan video rekaman aksi 4 November di Polda Metro Jaya, Senin (7/11/2016).
Menurutnya, peluru karet baru digunakan aparat kepolisiam ketika membubarkan massa yang melakukan penjarahan mini market di Penjaringan, Jakarta Utara bersamaan dengan aksi demonstrasi di Istana Merdeka.
"Peluru karet digunakan di penjaringan, satu orang kita tembak. Ingat dia kriminal. Dia perusuh, dia penjarah minimarket," kata Awi.
Selain melakukan penjarahan, massa di kawasan Penjaringan juga melakukan pengerusakam sejumlah toko dan fasilitas umum. Bahkan massa juga membakar sepeda motor seorang jurnalis media elektronik yang tengah melakukan pelipuyan.
Polisi terpaksa melepaskan peluru karet ke arah massa, karena telah melakukan tindakan kriminal.
"Bakar motornya wartawan dari TVone. Halte dibakar, toko toko dirusak dan video sudah tersebar bagaimana mereka menjarah. Ketawa tawa mengambil barang milik orang. Pencurian itu," kataa dia.
Diberitakan sebelumnya, Rizieq yang merupakan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) mengatakan Polri juga telah melakukan kebohongan. Sebab, menurutnya tak hanya menggunakan gas air mata, polisi juga menembakan peluru karet untuk memukul mundur massa pendemo. Bahkan, kata dia, ada pendemo yang dilindas oleh kendaraan polisi.
"Ternyata polisi juga bohong, polisi didalam mengawal aksi tidak hanya gunakan gas airmata tapi juga gunakan peluru karet, juga melakukan penganiayaan kepada peserta aksi dengan menggunakan kendaraan untuk menabrak peserta aksi lalu kemudian menggilasnya dengan motor," katanya.
Dia pun menyesalkan aksi aparat yang mengawal aksi yang dihadiri oleh ratusan ribu orang tersebut. Kata dia, polisi lebih mengutamakan aturan dan protap yang ada daripada memberikan atau menjamin keamanan dan kenyamanan bagi massa aksi yang disebutnya sebagai masyarakat.
