Infografis
Suara.com - Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menganggap dirinya masih dipersalahkan atas hilangnya laporan dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir. Dia pun memberikan klarifikasi dalam konfrensi pers di kediamannya, di Puri Cikeas, Bogor, Rabu (2/11/2016).
“Masih ada yang mengejar mencari-cari dan terus menimpakan kesalahan ke saya, SBY secara pribadi," kata SBY.
"Ini enggak salah negara ini? Kalau saya dianggap terlibat. Saya dituduh konspirasi Munir. Oh come on. Gunakan akal sehat. Semua punya akal sehat,” tambahnya.
Apalagi, SBY mendapatkan informasi bila dirinya harus diperiksa oleh Jaksa Agung untuk hilangnya dokumen TPF ini. SBY pun mencari tahu lewat Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Wiranto, bahwa tidak ada instruksi untuk memeriksa dirinya.
“Katanya saya harus diperiksa Jaksa Agung. Saya baca statement Pak Wiranto tak ada instruksi presiden periksa SBY. Dua hari setelah itu jajaran Jaksa Agung ingin bertemu dengan saya,” katanya.
Menurut SBY, penegakkan hukum di era kepemimpinannya sudah tuntas untuk kasus Munir. Dia mengklaim sudah memberikan dokumen TPF kematian Munir kepada pemerintah sekarang.
Meski dia mengakui dokumen itu masih berupa salinan tapi sudah dilegalisasi oleh Mantan Ketua TPF Marsudhi Hanafi.
“Bapak presiden sudah tahu rekomendasi kasus Munir. Copy dengan isi yang sama sudah didapatkan. Apa rekomendasinya dan apa yang dilaksanakan. Bola ada di tangan pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini,” ungkapnya.
“Kalau anggap di era saya dulu belum rampung harus diteruskan masalahnya. Sudah dilegalisasi kepada Ketua TPF dulu dicocokan juga dengan mantan TPF lainnya, ya itu isinya,” tambah SBY.
