Infografis
Suara.com - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin menilai kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah melebar. Isu tersebut kini dimanfaatkan kelompok politik tertentu untuk menciptakan keresahan.
"Isu yang menyangkut peristiwa gubernur DKI tentang pernyataannya di Pulau Seribu, kemudian berkembang menjadi tidak menentu yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan politik, pilkada. Tapi dikaitkan dengan berbagai masalah kemudian menjadi tidak proporsional dan diluar konteks sehingga masalah ini menjadi begitu mengganggu, menimbulkan hiruk pikuk," kata Ma'ruf Amin dalam jumpa pers di kantor Presiden Joko Widodo, Jakarta, Selasa (1/11/2016).
Dia berharap kasus dugaan penistaan agama diserahkan penanganannya kepada polisi agar diselesaikan secara proporsional.
Dan dalam penanganan kasus tersebut, kata Ma'ruf, Presiden Joko Widodo tidak mengintervensi.
"Presiden mengatakan bahwa beliau sudah memerintahkan ini untuk diproses dan beliau tidak akan intervensi terhadap masalah ini," ujar dia.
Mengenai rencana demonstrasi yang dilakukan sejumlah ormas Islam pada Jumat (4/11/2016) di Jakarta, Ma'ruf berharap berlangsung dengan damai.
Dia mengimbau umat yang ikut demonstrasi agar jangan terprovokasi untuk melakukan anarkis.
"Kami juga sepakat dengan apa yang diimbau Presiden supaya demonstrasi dilakukan dengan damai, tidak anarkis," tutur dia.
Dia juga meminta kepada semua pasangan calon kepala daerah bersikap sportif, siap menerima hasil pemilihan, serta berperan aktif menjaga ketentraman.
"Masing-masing calon supaya siap untuk menang maupun kalah, sehingga apabila sudah selesai, tidak ada lagi konflik yang terjadi," kata dia.
