Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo tidak meninggalkan Ibu Kota Jakarta pada Jumat (4/11/2016). Pada hari itu, ormas Islam akan demonstrasi ke depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, untuk menuntut pemerintah mendukung proses hukum terhadap Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Jadi, Presiden jangan kabur. Harus ada di Istana, kemudian menerima mereka (perwakilan ormas Islam). Saya kira ini bagus. Itu bisa menjadi solusi cepat. Jadi nanti jangan dicari acara kunjungan ke luar negeri, ke daerah atau ke mana begitu. Terima saja," kata Fadli di DPR, Senin (31/10/2016).
Fadli mengatakan sudah menyurati Presiden terkait tuntutan ormas Islam.
"Kita berharap Presiden masih bisa mendengar suara masyarakat. Dan keinginan ulama kemarin itu juga ingin ketemu dan diterima langsung Presiden," ujar dia.
Rencana aksi tanggal 4 November ,menurut Fahri, bukan bernuansa SARA.
Fahri berpendapat aksi tersebut dilakukan karena masyarakat menganggap penegakan hukum berjalan lambat.
"Jadi ini demo damai untuk menegakkan konstitusi, bukan SARA, bukan terkait pilkada. Kalau tujuannya menegakkan hukum, ya bagus. Ini saluran yang bagus," katanya.
Presiden telah merespon rencana demonstrasi di Jakarta yang akan diselenggarakan pada 4 November.
"Demonstrasi adalah hak demokratis warga, tapi bukan hak memaksakan kehendak dan bukan hak untuk merusak," demikian disampaikan Kepala Negara.
Jokowi menambahkan pemerintah akan menjamin hak menyampaikan pendapat, tapi juga akan mengutamakan ketertiban umum.
"Aparat keamanan sudah saya minta bersiaga dan melakukan tugas secara profesional jika ada tindakan anarkis oleh siapa pun," kata Kepala Negara.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Akil Siroj mengatakan kini saatnya bangsa Indonesia menjaga nilai persatuan dan kesatuan.
"Mari jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pererat tali silaturahim antar komponen masyarakat. Berpecah adalah musuh dari ukhuwah adalah modal utama kita dalam membangun suatu tatanan
