Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon dan Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah akan ikut demonstrasi bersama organisasi masyarakat Islam pada Jumat (4/11/2016) nanti. Aksi akan dilakukan untuk mendesak aparat penegak hukum melanjutkan proses hukum terhadap calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diduga melakukan penistaan terhadap agama.
"Tadi kita diminta ikut untuk aksi ini, saya insya Allah bersedia. Saudara Fahri juga. Ini bentuk solidaritas dan tujuan kita untuk menegakkan konstitusi Pasal 27 ayat 1. Aksi ini untuk mendorong penegakan hukum, bukan SARA," kata Fadli usai menerima rombongan tokoh Islam yang dipimpin Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab di DPR, Jumat (28/10/2016).
Fadli menambahkan DPR akan memberikan surat dengan tembusan kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian lewat Komisi III supaya aspirasi ormas Islam dipertimbangkan.
"Saya akan buat satu dan dua hari ke depan," katanya.
Fahri Hamzah menambahkan seharusnya pemerintah menuntaskan kasus Ahok, meskipun beresiko menunda proses pilkada Jakarta.
Tetapi menurut Fahri, penundaan pilkada tidak menjadi soal daripada menimbulkan kerawanan sosial.
"Pilkada bisa ditunda, itu karena bencana alam atau menimbulkan kerawanan sosial. Dalam hal ini, Basuki sudah melakukan kerawanan sosial," tutur Fahri.
Rizieq menduga kasus Ahok mendapatkan intervensi dari pemerintah. Indikasinya, Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan pemanggilan Ahok perlu izin Presiden Jokowi.
"Setelah ramai pemberitaan kemudian presiden menerima Ahok di pagi harinya sebelum ke Bareskrim. Ini sangat janggal. Presiden rasanya tidak mungkin tidak tahu bahwa dia akan diperiksa kok malah panggil Ahok," kata Rizieq.
Indikasi lainnya, kata dia, Presiden dinilai tidak bersikap dalam kasus tersebut.
"Apapun, haknya itu sikapnya Presiden. Tapi diam menjadi indikasi kuat sekali presiden punya intervensi di kasus tersebut," tuturnya.
