Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo mengedepankan revolusi mental dalam pemerintahannya. Namun, sebagian masyarakat tidak tahu seperti apa implementasinya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mencontohkan seorang resepsionis yang selalu tersenyum ketika melayani tamu. Sikap tersebut, menurut dia, salah satu wujud revolusi mental.
"Saat masuk, resepsionisnya senyum, harus menyampaikan salam selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan kemudian bisa mengantar ke mana yang diperlukan, itu juga salah satu gerakan nasional revolusi mental," kata Puan ketika memaparkan hasil kerja dua tahun Jokowi-Jusuf Kalla di gedung Bina Graha, Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Selatan, Senin (24/10/2016).
Puan menambahkan revolusi mental pertamakali disampaikan Bung Karno. Puan kemudian menggambarkan revolusi mental sebagai cara untuk untuk menggembleng manusia Indonesia menjadi menjadi manusia yang baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat bak elang rajawali, dan berjiwa api yang menyala-nyala.
"Revolusi Mental itu adalah gerakan antara pemerintah dengan masyarakat. Karenanya diperlukan partisipasi untuk seluruh masyarakat untuk bisa melakukan integritas, etos kerja, dan yang paling penting adalah dilakukan bergotong royong," katanya.
Puan mencontohkan implementasi revolusi pental pemerintahan Jokowi. Misalnya, di Kementerian Agama. Indikatornya adalah peningkatan kualitas pelayanan haji.
Di Kementerian Sosial, sekarang ada bantuan kepada masyarakat, baik secara tunai maupun non tunai. Sementara di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan terlihat dari hasil pendidikan yang dicapai para murid.
"Siswanya itu kemudian lulus semua dengan baik, karena nyontek atau enggak nyontek, itu adalah salah satu dari integritas yang dilakukan setiap sekolah," kata putri Megawati Soekarnoputri.
Di Kementerian Desa, gerakan revolusi mental terlihat, antara lain dari kesuksesan program pembuatan embung dan sanitasi yang baik di masyarakat.
Di Kemenko PMK sendiri, kata Puan, terlihat dari kegiatan harian. Misalnya, menyelesaikan tugas dengan waktu maksimal 12 jam. Selain itu, kondisi kantor yang bersih.
