Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Jakarta, Dimyati Natakusumah, mengatakan semua kader harus mengikuti keputusan partai untuk mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Syaiful Hidayat di pilkada Jakarta periode 2017-2022. Bagi kader yang menolak akan diberi sanksi.
"Ada sanksi (yang tidak dukung). Setelah kontrak politik diputuskan, rapat partai kami akan memutuskan, semua kader wajib mendukung (Ahok-Djarot)," Dimyati di kantor PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2016).
Terkait sikap Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) yang jelas-jelas menolak mendukung dan malah merapat ke pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Dimyati memastikan Lulung akan menerima sanksi.
"Siapapun tidak hanya berlaku bagi Pak Haji Lulung. Terhadap siapapun kalau kontrak politik sudah diputuskan DPP, itu wajib dipatuhi," kata
Dia menegaskan persiapan PPP mendukung Ahok-Djarot sudah dilakukan sejak lama.
"Sejak lima tahun lalu Pak Djan (Djan Faridz) sudah dukung Ahok. Jadi sudah dengan sendirinya, apalagi Ahok juga sahabat saya juga," tutur dia.
Setelah deklarasi mendukung Ahok dan Djarot, sejumlah kader PPP akan mendapatkan tempat di susunan tim sukses Ahok-Djarot.
"Ya pastilah (akan dimasukin di tim pemenangan)," ujar Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Prasetio Edi Marsudi, di Balai Kota DKI Jakarta.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta itu mengapresiasi dukungan PPP.
"Sekarang dia minta pada kita untuk mendeklarasikan sebagi warga negara republik Indonesia dan partai ya silahkan saja," kata Prasetio.
PPP pecah, Djan mendukung Ahok, sementara kubu Romahurmuziy mendukung Agus-Sylviana. [Bowo Raharjo]
BERITA MENARIK LAINNYA:
Pasukan Ungu Muncul di Jakarta, Apa Sih Kerjaan Mereka?
