Infografis
Suara.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan skema kerja tim satuan tugas pemberantasan pungutan liar di Kementerian Perhubungan. Tim ini melibatkan Indonesia Corruption Watch dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
Tim tersebut akan bertugas memperbaiki sektor pelayanan publik.
"Memperbaiki contact centre mengapa layanan itu nggak jalan. Mengapa ada manipulasi. Kita juga dengar ijazah pelaut ada yang palsu. Jadi pelaporan itu bisa lewat tim ini YLKI dan ICW," kata Budi di Stasiun Gambir, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Minggu (16/10/2016).
Budi mengatakan jika di lapangan menemukan pungli, tim tersebut dapat langsung bertindak tanpa izin kepada pejabat di atasnya.
"Jadi kita akan mengurangi simpul simpul penguasa. Jadi nggak perlu eselon 1, 2, 3 gitu. Jadi langsung saja ke operator," kata Budi.
Budi mengatakan tim satgas anti pungli akan berkoordinasi dengan polisi jika menemukan kasus.
Tim satgas dibentuk untuk cepat merespon laporan dari masyarakat. Jika belum di temukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka, langkah yang akan dilakukan satgas adalah menjatuhkan sanksi administrasi.
"Upaya ini harus konkrit. Makanya kita liat laporannya masyarakat gimana. Kita juga akan kerjasama dengan aparat penegak hukum. Laporan masyarakat. Kita cek. Terus kita laporkan," kata Budi.
Tim dibentuk sesuai instruksi Presiden Joko Widodo untuk memberantas pungli di semua kementerian dan lembaga negara.
Presiden mengingatkan jajarannya agar jangan lagi melakukan pungutan liar terhadap masyarakat yang meminta pelayanan pemerintah.
