Infografis
Suara.com - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi mengungkapkan praktik pungutan liar terhadap pelayanan publik di Kementerian Perhubungan sudah lama terjadi. Tulus menggambarkannya seperti sudah menggurita. Itu sebabnya, harus segera diberantas.
"Isu pungli di transportasi isu lama dan kristal. Ini bisa jadi beban buat masyarakat sama pelaku usaha transportasi," kata Tulus di Stasiun Gambir, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (17/10/2016).
Tulus mendukung langkah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membentuk tim satuan tugas pungutan liar. Di tim yang bekerjasama dengan Indonesia Corruption Watch ini, Tulus ditunjuk sebagai wakil ketua.
"Ini kita support untuk menciptakan transportasi yang baik. Tim ini akan membuka pengaduan bagi masyarakat. Nanti di-follow up. Pengaduan ini juga perlu diverifikasi. Tetapi yang penting adanya pengaduan," kata dia.
Tulus menambahkan salah satu tugas tim satgas ialah memetakan area rawan praktik pungli yang selama ini belum tersentuh penegak hukum.
"Tim ini juga akan melakukan investigasi titik titik ada pungli yang sudah menahun. Misalnya jembatan timbang. Sektor kelautan juga jarang diawasi. Tim ini nanti akan strategis dan harus ada semacam strategi dari program ini," kata Tulus
Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto juga mengapresiasi upaya Budi Karya memberantas pungli di internal kementerian.
"Kami apresiatif, ini bagian dari komitmen bersama. Kami dukung siapapun, kementerian dan lembaga yang memang serius memberantas korupsi. Apalagi pungli ini juga bagian dari korupsi," kata Agus.
Agus mengatakan salah satu tujuan satgas ialah untuk mengembalikan citra kementerian di mata masyarakat.
"Kami berharap dapat dukungan untuk memetakan masalah ini. Kita akan menyusun sebuah program quick win. Apa apa saja yang dilakukan tim ini untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Kemenhub. Ini nanti dioptimalkan untuk bisa membangun lebih," kata dia.
