Gubernur Lampung Bentuk Satgas Pemberantasan Pungli

Ririn Indriani Suara.Com
Minggu, 16 Oktober 2016 | 15:08 WIB
Gubernur Lampung Bentuk Satgas Pemberantasan Pungli
Ilustrasi pungutan liar. (Shutterstock)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo bertindak cepat atas gebrakan Presiden Joko Widodo yang ingin memberantas pungutan liar (pungli). Ia meminta Pejabat Sekretaris Provinsi Lampung, Sutono untuk membentuk satuan tugas (satgas) pemberantasan pungli.

Menurut Ridho, program ini termasuk pelayanan publik yang menjadi fokus pembenahan pemerintahannya. Satgas memberi perhatian khusus terhadap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang melayani masyarakat dalam hal ini perizinan.

“Inilah momentum yang bagus, karena sejak awal dalam visi-misi yang kami usung, pemberantasan pungli merupakan salah satu prioritas,” katanya di Bandar Lampung, Jumat (14/10/2016).

Pemberantasan pungli tercantum dalam visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Ridho-Bachtiar. Menurut Ridho, provinsi berjuluk “Sang Bumi Ruwai Jurai” ini unggul di bidang agroindustri.

“Namun sangat disayangkan, potensi agrobisnis Lampung yang sangat besar ini belum dapat dimaksimalkan karena terhambat infrastruktur yang kurang memadai, gangguan keamanan, dan berbagai pungutan liar. Akibatnya, input produksi yang dibutuhkan untuk masuk ke daerah perdesaan menjadi mahal,” kata Ridho.

Sebaliknya, hasil produksi yang dibawa keluar desa membutuhkan biaya tinggi, sehingga margin yang diterima petani menjadi kecil.

“Oleh karena itu, gebrakan Presiden Jokowi ini sejalan dengan visi dan misi kami ketika mencalonkan diri sebagai gubernur,” lanjutnya.

Gubernur Lampung Terima “IAI Award”
Kesungguhan memberantas pungli dan mencipkatan iklim berusaha di Lampung berlangsung sejak Ridho dipercaya memimpin Lampung. Pengakuan itu diberikan Tempo Grup dan Frontier Consulting Grup melalui penghargaan Indonesia’s Attractiveness Index (IAI) 2016 untuk kinerja pemerintah daerah, pada 22 September 2016.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan kinerja pemerintah daerah dan pembangunan pada empat bidang, yakni infrastruktur, investasi, pariwisata, dan pelayanan Publik. Metodenya berupa pengumpulan data sekunder (desk reserach) dan data primer, yang diperoleh melalui mystery calling.

Penyumbang terbesar yang membuat Lampung menyabet IAI adalah penilaian geliat investasi, yang mana Lampung menempati top lima daerah investasi terbaik dan 10 daerah yang dianggap fokus dengan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pariwisata.

Menurut Ridho, kepercayaan dan penghargaan itu harus dijawab di lapangan dengan tindakan nyata.

“Saya minta semua SKPD, terutama yang melayani perizinan segera berbenah, karena semua pelayanan publik sekarang amat transparan dan terbuka,” katanya.

Lampung memiliki tujuh kawasan pengembangan investasi. Saat ini, Pemprov Lampung tengah  menyusun masterplan investasi di Mesuji dan Way Pisang, Lampung Selatan guna mendorong pertumbuhan industri di Lampung.

“Kami tengah fokus pada tiga bidang pembangunan, yakni industri, pertanian, dan pariwisata,” kata Ridho.

Hingga kini, ada beberapa investor yang datang dan berminat menanamkan modal. Ridho minta agar infrastruktur jalan bisa bisa segera dibenahi, sehingga memperlancar iklim investasi.

Adapun sejumlah investor tertarik mengembangkan industri agrobisnis dan industri di luar pertanian, seperti otomotif dan industri baja.

REKOMENDASI

TERKINI