Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya agar jangan lagi melakukan pungutan liar terhadap masyarakat yang meminta pelayanan pemerintah.
"Sekarang yang namanya pungli hati-hati, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan SIM, tidak hanya urusan KTP, yang namanya urusan untuk izin-izin semuanya akan saya awasi. Saya akan awasi," kata Presiden ketika memberikan pengarahan dalam acara penyerahan sertifikat tanah Program Strategis tahun 2016 di Lapangan Kota Barat, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Minggu, (16/10/2016).
Meskipun kerugian akibat pungutan liar tidak lebih besar dibanding dengan kasus-kasus suap yang lain, Jokowi memastikan pemerintah tetap memberantasnya. Sebab, kata Jokowi, pungutan liar sekecil apapun merupakan budaya kerja yang tidak sehat dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi yang lebih besar.
"Yang lebih kecil pun akan saya urus. Bukan hanya Rp500 ribu atau satu juta, urusan sepuluh ribu pun akan saya urus. Kecil-kecil, tapi meresahkan, kecil-kecil, tapi menjengkelkan. Kita harus membangun sebuah budaya yang baik, budaya kerja yang cepat," ujar dia.
Terkait acara penyerahan sertifikat hari ini, Jokowi mengingatkan jajarannya agar benar-benar serius atau jangan hanya bersifat seremonial.
"Saya ingin memastikan semuanya masyarakat pegang yang namanya sertifikat seperti ini. Sekarang saya minta semuanya diangkat. Benar-benar pegang tidak?" kata Jokowi.
Dalam acara penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat Surakarta, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang memberikan sertifikat tanah kepada 3.515 warga yang tinggal di 15 kabupaten.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan 60 juta penerbitan sertifikat di seluruh Indonesia, dengan target lima juta sertifikat pada tahun 2017.
"Kurang lebih 60-an juta sertifikat yang harus diselesaikan Kementerian BPN. Saya sudah perintahkan, saya kalau bekerja pasti dengan target, tahun depan harus selesai lima juta sertifikat di seluruh Indonesia," tutur dia.
Mengakhiri pengarahan, Jokowi berpesan kepada warga yang mendapatkan sertifikat tanah agar dapat memanfaatkan sebaik-baiknya.
"Sertifikat ini dijaga yang baik, diberi plastik, disimpan yang baik. Saya ulangi lagi, jangan dijual kalau betul-betul sangat tidak diperlukan, apalagi dijual untuk hal yang konsumtif," kata dia.
Turut hadir mendampingi Presiden di acara hari ini, di antaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Walikota Surakarta F. X. Hadi Rudyatmo.
