Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang langsung keluar dari Istana untuk menyaksikan operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungutan liar di kantor Kementerian Perhubungan. Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan ini bukan soal nilai barang buktinya, tetapi pesan yang ingin disampaikan Presiden.
"Ada yang menyampaikan kok seorang Presiden sampai ke lokasi untuk urusan OTT yang cuma sekian puluh juta. Tapi bukan itu yang dilihat," ujar Trimedya di DPR, Rabu (12/10/2016).
Menurutnya kehadiran Presiden Jokowi di lokasi OTT merupakan bentuk peringatan kepada semua aparatur negara untuk taat pada hukum dan tidak melakukan pungli di sektor layanan masyarakat.
"Ini momentum yang ingin diambil Jokowi untuk mengingatkan aparatur dan sipil jangan sampai pungli yang paling kecil sampai yang besar. Apalagi kalau betul langsung sanksi pemecatan kepada pegawai," kata
Trimedya mengakui pungli di lembaga pelayanan publik masih marak sampai kini. Contohnya dalam proses pembuatan KTP. Meski jumlahnya kecil, tetap saja itu korupsi.
"Pungli, kan dimulai dari yang kecil. Misal di kelurahan urus KTP, Rp200-Rp300 ribu ke pegawai kelurahan. Tapi kan korupsi juga sampai nanti pembenahan aparat penegak hukum seperti apa," kata dia.
Trimedya mengapresiasi reformasi hukum, tetapi tetap perlu diselaraskan dengan kesejahteraan aparatur hukum agar mereka tak menyeleweng.
"Sejauhmana pemerintah memberikan upaya peningkatan kesejahteraan pada aparatur hukum negara. Kita minta polisi jujur tapi kalau gaji cuma Rp5 juta-Rp10 juta bagaimana. Jadi paralel dengan itu kesejahteraan juga harus diperhatikan," katanya.
