Infografis
"Saya, akan lakukan video conference, Saya minta kepada seluruh kapolda membentuk tim untuk melakukan OPP, yang disasar adalah pelayanan publik," kata Tito.
Di video conference, dia akan memberikan pengarahan agar pelayanan terhadap masyarakat terus membaik.
"Kami mulai dari perizinan pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), pengurusan sertifikat, pengurusan jenazah di kuburan, pengurusan kartu tanda penduduk, serta segala jenis urusan lain yang berhubungan dengan pelayanan publik," ujar Tito.
Tito menambahkan semua itu atas perintah Presiden Joko Widodo agar setiap badan atau instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik bersih.
"Harapan Pak Presiden dalam reformasi hukum ini, layanan publik bersih dari pungli. Kalau tidak bisa bersih sampai nol, paling tidak bisa ditekan semaksimal mungkin. Dan dari kami, Polri tentu akan dukung 100 persen dalam melakukan operasi itu," ujar Tito.
Diketahui, Tim satuan tugas khusus gabungan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya melakukan operasi tangkap tangan terhadap enam orang saat melakukan transaksi pungutan liar di kantor Kementerian Perhubungan terkait perizinan administrasi perkapalan dan dokumen pelaut.
Enam orang tersebut saat ini sudah digelandang ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Satu orang di antaranya terlihat masih mengenakan pakaian dinas kementerian, namanya Abdul Rasyid.
Dari hasil tangkap tangan dan penggeledahan di kemenhub, pihak kepolisian juga menyita uang sebanyak Rp61 juta dan Rp1,2 miliar dalam tabungan rekening.
