Infografis
Suara.com - Petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjawab tantangan bakal calon wakil gubernur dari Partai Gerindra dan PKS, Sandiaga Uno.
Sandiaga sempat menantang Ahok untuk melakukan pembuktian harta terbalik. Pembuktian harta terbalik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi.
Dalam peraturan itu disebutkan, jika harta seorang pejabat publik tidak sesuai dengan biaya hidup dan pajak yang dibayar, hartanya akan disita negara dan dia dinyatakan sebagai seorang koruptor.
"Jadi dalam pembuktian terbalik itu buat pejabat di situ ada laporan LHKPN. Makanya KPK periksa, saya punya uang dari mana dari mana," ujar Ahok di Lapangan Eks IRTI Monas, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2016).
Sebagai pejabat negara, Ahok mengatakan selalu melaporkannya hartanya ke KPK. Dia mulai melakukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sejak 1999.
Menurut Ahok, tantangan Sandiaga kepadanya tidak sebanding. Sebab, dirinya merupakan pejabat publik, sedangkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu seorang pengusaha.
"Jadi seorang pejabat publik ketika melaporkan LHKPN dilihat dari gaya hidupnya, biaya hidupnya, dan uang yang dilaporkan kira-kira mendekati betul nggak," kata Ahok.
Selanjutnya, mantan Bupati Belitung Timur ini juga menyinggung Sandiaga yang telah mengikuti program pemerintah pengampunan pajak, atau tax amnesty. Dengan begitu, Ahok menilai Sandiaga tidak patuh dalam membayar pajak.
"Makanya untuk orang biasa yang tidak bisa membuktikan apa yang dia bayar dengan gaya hidup nya, di situlah pemerintah mengeluarkan tax amnesty," kata Ahok.
"Dan dalam hal ini pak Sandiaga ikut, dan ini juga membuktikan Pak Sandiaga dulu ngemplang pajak, nggak bayar pajak gitu lho," Ahok menambahkan.
