Gerindra Klaim Tak Biayai Kampanye Anies-Uno

Kamis, 29 September 2016 | 17:38 WIB
Gerindra Klaim Tak Biayai Kampanye Anies-Uno
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Kamis (29/9). [suara.com/Oke Atmaja]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Gerindra tidak akan memberikan bantuan untuk pembiayaan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.

"Gerindra terus terang tidak memberikan bantuan dalam bentuk pembiayaan, tapi kita akan menggerakan seluruh kader yang ada untuk bekerja secara sungguh-sungguh agar apa yang diputuskan dua partai ini bisa diterima rakyat Jakarta sebagai pemimpin baru untuk Jakarta yang baru," kata Muzani di DPR, Kamis (29/9/2016).

‎Persoalan dana ini, kata Muzani, bisa digali dari jaringan kader, pendukung dan orang yang yang bersimpati dengan calon yang didukung Gerindra bersama PKS, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

"Sekali lagi, Gerindra akan menggerakan kader yang ada, baik kader atau legislatif, untuk kerja bareng dan bareng-bareng kerja, supaya calonya ini bisa leading. Dan insyallah kesadaran itu di Gerindra dan PKS sudah tumbuh," kata dia.

Selain itu, Muzani mengatakan akan mengumpulkan sumbangan dari siapapun yang diberikan kepada pasangan ini. Muzani menerangkan, Partai Gerindra akan mengetuk hati kepada setiap orang yang merasa bertanggungjawab terhadap masa depan Jakarta.

"Jadi kalau (dukungannya) bukan harta, bisa dengan bentuk komitmen bahwa dia akan memilih. Setidaknya itu. Sehingga itu akan meringankan calon. Tapi calon juga harus berkomitmen betul, bahwa jabatannya akan dia gunakan untuk kepentingan rakyat Jakarta," tutur Anggota Komisi I DPR ini.

‎Dalam hitungannya, dana yang dibutuhkan dalam Pilkada di Jakarta ini pada kisaran Rp50 miliar hingga Rp75 miliar. Dengan hitungan kasar ada 15ribuan TPS di Jakarta yang akan diisi oleh dua saksi di tiap TPS-nya dengan digaji Rp200 ribu. Serta, ditambah pengadaan alat peraga kampanye dan tim media sosial.

"Ya itungan saya Rp75 miliar atau Rp50 miliar lah. Cekaknya Rp50 miliar. Kalau ada uang Rp100 miliar ya longgar lah," kata dia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI