Infografis
Suara.com - Untuk saat ini, Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah A. M. Fatwa belum dapat menyebutkan sanksi yang akan dijatuhkan kepada Ketua DPD Irman Gusman setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan menerima suap yang sekarang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Belum bisa kita tegaskan sekarang," kata Fatwa di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/9/2016).
Sanksi terhadap Irman, katanya, akan ditentukan melalui sidang pleno yang akan diselenggarakan pada Senin (19/9/2016) besok.
Fatwa mengatakan dewan kehormatan merupakan badan yang untuk bertugas menjaga kehormatan anggota dan lembaga. Badan ini pula yang memutuskan sanksi kepada anggota yang terbukti bertindak di luar kode etik.
"Rapatnya nanti Senin sore insya Allah. Nanti ada badan kehormatan yang mengurusi bagian itu, pelanggaran etik, kode etik, pada sidang pleno untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu," katanya.
Secara garis besar, kata Fatwa, sanksi terhadap anggota yang melanggar, mulai dari teguran ringan hingga pemecatan.
"Sanksi yang bisa diambil itu, teguran ringan atau lisan, atau kalau berat teguran berat secara tertulis, atau memberhentikan dari alat kelengkapan alat pemerintahan. Keempat memberhentikan dari keanggotaan, tapi belum bisa kita pastikan," kata dia.
Irman ditangkap pada Sabtu (17/9/2016) di rumah dinasnya, Widya Chandra, Jakarta Selatan. Dari operasi tangkap tangan, KPK menyita barang bukti, antara lain berupa uang senilai Rp100 juta.
Uang tersebut diduga diberikan oleh Direktur Utama dari CV Semesta Berjaya Xaveriandy dan istrinya: Memi, agar Irman membuat surat rekomendasi kepada Bulog untuk menambahkan kuota gila impor di Sumatera Barat pada tahun 2016.
Xaveriandy dan Memi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.
Adapun Irman disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan b atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 21 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Xaveriandy diduga juga menyuap suap Jaksa Penuntut Umum Kajati Sumatera Barat Farizal.
"Selain melakukan operasi tangkap tangan, KPK juga melakukan gelar perkara yang melibatkan FZL. XSS diduga memberikan uang kepada Farizal untuk membantu meringankan perkara gula impor tanpa Standar Nasional Indonesia di Sumatera Barat yang melibatkan XSS," ujar komisioner KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin.
Farizal yang juga bertindak sebagai penasihat hukum, diduga menyiapkan pembelaan serta mengatur saksi dalam perkara tersebut. KPK telah menetapkan Farizal sebagai tersangka. Dari tangan tersangka, KPK berhasil mengamankan uang suap sebesar Rp365 juta.
