Infografis
Suara.com - Perseteruan pimpinan ormas Badan Musyawarah Betawi dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kian meruncing. Abraham Lunggana (Lulung) yang juga wakil ketua DPRD DKI Jakarta mengancam masyarakat Betawi akan melawan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta apabila Gubernur Ahok benar akan menghapus dana hibah ke Badan Musyawarah Betawi.
Sebagai orang Betawi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung mengancam balik Ahok, bahwa 27 persen masyarakat Betawi dikatakan Lulung tidak akan membayar pajak. "Kami, 27 persen orang Betawi nggak mau bayar pajak kalau itu (dana Bamus Betawi) dihapus," ujar Lulung di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2016).
Lulung menjelaskan, setelah Ahok melontarkan wacana mau menghapus dana hibah ke Bamus Betawi, berarti sudah menantang warga asli pribumi.
"Pokoknya Ahok sudah jelas cari musuh, ibarat orang Betawi, Ahok cari musuh kita kerengin." kata Lulung.
Ketua DPW PPP DKI Jakarta ini memastikan, setelah mencari musuh dengan warga Betawi, Ahok telah menghilangkan 27 persen suara pemilih di Pilkada Jakarta 2017.
"Kalau dana Bamus Betawi dihapus kita gugat, siapa dia? Makanya saya katakan Ahok nggak boleh ngomong sembarangan, semua orang punya hak politik, semua orang haknya sama," kata Lulung.
Diketahui, usulan penghapusan dana hibah ke Bamus Betawi, karena Ahok menilai organisasi tersebut menggunakan dana hibah dari Pemprov DKI untuk kegiatan politik.
Contohnya, kata Ahok, pada acara Lebaran Betawi 2016 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pada hari kedua pagelaran salah satu oknum organisasi masyarakat menebarkan pidato yang menyinggung suku, agama, ras dan antar golongan.
"Itu sudah melanggar pancasila dan UUD 1945, dimana dia bilang Jakarta harus Betawi yang jadi gubernur dia. Itu udah nggak betul. Kalau saya sih nggak takut," kata Ahok beberapa waktu lalu.
Mantan Bupati Belitung Timur berencana memutus pemberian dana hibah ke Bamus Betawi apabila masih menggunakan uang hibah untuk keperluan politik.
