Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menelusuri salah satu direktur BUMN yang membuka rekening di Singapura. Menurut informasi yang didapatkan anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul, pejabat tersebut berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas.
"Saya sudah dengar BUMN-nya, katanya, informasi yang saya dengar, dari salah satu kementerian yang berkaitan dengan ESDM, tapi bukan Pertamina. Yang kaitannya dengan gas atau apalah. Itu saya dengar," kata Ruhut di DPR, Kamis (15/9/2016).
Ruhut mendukung pengungkapan kasus tersebut. Politikus Demokrat menghormati usaha KPK yang sekarang sedang bekerja.
Ruhut berharap bila bos BUMN tersebut terbukti melakukan transaksi ilegal dihukum seberat-beratnya. Sebab, terjadi di tengah upaya pemerintah menggalakkan program pengampunan pajak bagi WNI yang menyimpan uang di luar negeri.
"Ini mesti dihukum seberat-beratnya. Kita lagi mau narik uang, ini malah mempermainkan, mengganti nama seseorang dan akhirnya dibantu KPK Singapura, dan ketahuan. Dan KPK Indonesia harus kerjasama dengan KPK di luar negeri, jangan main-main lagi. Uber mereka semua," kata dia.
Informasi tersebut pertamakali disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo, Rabu (14/9/2016). Dia mengungkapkan direktur perusahaan BUMN tersebut memilih Singapura sebagai tempat membuka rekening agar aktivitasnya tidak terdeteksi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
"Direktur BUMN terima uang di Singapura dan buka rekening juga di sana untuk tidak terdeteksi PPATK," kata Agus di Royal Kuningan Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan,.
Namun, upaya direktur perusahaan BUMN tersebut ketahuan berkat kerjasama KPK dan Corrupt Practices Investigation Bureau yang merupakan lembaga antikorupsi Singapura. KPK, katanya, banyak mendapatkan informasi terkait kasus tersebut.
Agus enggan berbicara banyak mengenai temuan tersebut. Pasalnya, penyelidikan masih berlangsung.
"Mudah-mudahan, doakan kita bisa usutnya lebih cepat," kata Agus.
Agus menyebut modus semacam itu dilakukan oleh banyak orang.
