Infografis
Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli menilai pembangunan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi penyebab kesengsaraan masyarakat Jakarta.
"Sebagai contoh paling sederhana, saya kunjungi akuarium yang digusur. Di situ ada 4 hektar tanah, sebetulnya bisa dibangun apartemen untuk warga, jadi tidak perlu diungsikan," kata Rizal dalam diskusi bertajuk Indonesia Menggugat, Jakarta Menggugat, di Gedung Juang, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).
Rizal melanjutkan, dari 4 hektar tanah yang ada kampung akurium tersebut, harusnya Pemprov DKI bisa menyediakan tempat tinggal yang layak buat warga tapi tidak menggagalkan rencana pembangunan.
"Setengah hektar, masing-masing keluarga dapat apartemen 2 kamar. 70 meter persegi, biayanya paling maksimum Rp150 miliar. Setengah hektar lagi, kita bikin taman buat anak-anak bermain, kita bikin penghijauan, kita bikin tempat UKM beroperasi," tutur Rizal.
Sisa tanah yang tiga hektar lagi, menurut Rizal, bisa ditenderkan kepada swasta. Hasilnya, Rp150 Milyar dibangun apartemen untuk warga.
"3 hektar lagi kita tenderkan ke swasta, harganya 25 juta per meter. Artinya dari 3 hektar itu dapat Rp350 Milyar. Biaya untuk menyediakan apartemen gratis itu hanya Rp150 Miliar. Pemerintah DKI masih untung," ujar Rizal.
"Beda dengan sekarang. Digusur ke Rawa Bebek, jauh dari tempat mereka cari makan. Hanya bisa gratis 3 bulan, habis itu harus bayar dan sekarang sudah banyak yang gak mampu bayar karena sudah lewat 3 bulan dan mau digusur lagi," Rizal menambahkan.
Menurut Rizal, cara yang seperti itu justru membuat rakyat semakin sengsara. Katanya, secara tidak langsung pemerintah telah memiskinkan warganya lewat kuasa struktur.
"Akhirnya mereka menjadi lebih miskin. Ini adalah apa yang disebut dalam hukum ekonomi sebagai proses pemiskinan struktural. Orang itu dibikin miskin dengan kebijakan. Harusnya rakyat dibikin makmur dengan kebijakan, bukan dibikin miskin.
