Suara.com - Eksekusi penertiban terhadap bangunan-bangunan rumah penduduk Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, kian dekat. Pemerintah Jakarta sudah menerbitkan surat peringatan pengosongan. Sebagian warga telah mengosongkan bangunan yang berdiri di dekat Sungai Ciliwung.
Hari ini, beberapa warga terlihat membongkar rumah mereka sendiri. Barang-barang bekas bangunan, rencananya akan dijual lagi.
"Ya lumayan untuk biaya hidup di rusun, kan warga juga bingung punya uang darimana kita nggak ada kompensasi," kata warga Bukit Duri, RT 5, RW 12, bernama Ros (66) kepada Suara.com, hari ini.
Ros mengatakan penghasilan dari penjualan barang bekas lumayan untuk menambah modal nanti setelah pindah ke rumah susun.
"Lumayan uangnya ada Rp500 ribu sampai Rp2 juta," katanya.
Sebanyak 77 kepala keluarga di RT 5, RW 12, kini sudah siap untuk dipindahkan ke rusun Rawa Bebek.
Sebagian warga mengeluhkan lambannya layanan truk untuk bongkar muat barang ke rusun Rawa Bebek. Akhirnya, mereka menyewa kendaraan pribadi untuk mengangkut barang.
"Barang udah dicicil pindah ke sana pakai kendaraan pribadi, ya kita udah korban masa mesti bayar angkut lagi Rp200 ribu," kata Ros.
Ros menagih janji pemerintah yang katanya akan memudahkan warga pindah ke rusun.
"Katanya mau dipermudah yang ambil rumah susun, kok truk buat pindah diulur-ulur, tanggal gusur juga masih nggak jelas," kata warga RT 5 bernama Herma.
Warga mengharapkan untuk segara adanya kejelasan waktu penggusuran dengan sudah turunnya surat peringatan sudah.
Warga sudah pasrah direlokasi ke rusun. Mereka berpikir lebih baik diambil daripada melawan, tetapi akhirnya toh digusur juga. Beberapa permintaan warga ditolak, seperti ganti rugi dan kredit kepemilikan rumah.
"Awalnya nolak minta ganti rugi nggak dikasih, minta rumah KPR nggak dikasih juga, ya akhirnya minta satu gedung satu RT itu terlaksana, yang misah lima kepala keluarga," kata Ketua RT 5 Jassandi.
Jassandi menambahkan saat pemerintah melayangkan surat peringatan pertama kepada warga, sebagian warga langsung menerima kunci rusun dengan syarat mau menyerahkan salinan kartu keluarga.
"Waktu surat peringatan satu, hari Selasa dua Minggu lalu, dan dua hari kemudian langsung ngasih KK," kata dia.
Sebagian warga bersyukur mendapatkan rusun, apalagi warga RT 5 tetap disatukan dalam satu rusun.
"Seperti nggak merasa pindah jadinya," ujar Ros.
Ros yakin saat eksekusi penertiban nanti, warga RT 5 tidak melakuka perlawanan.
"Nggak akan melawanlah kita baik-baik aja, tapi ya warga minta supaya satpol PP nggak anarkis aja ke warga," katanya.
Pemerintah Jakarta menertibkan pinggir Sungai Ciliwung untuk kepentingan normalisasi sungai agar rapi dan dapat mengurangi banjir. [Erlangga Bregas Prakosa]