Infografis
Suara.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan mengkritik ketentuan mengenai terpidana hukuman percobaan boleh mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Ketentuan ini telah disepakati Komisi II DPR, Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawas Pemilu dalam rapat.
"Saya terkesima dengan lakon pemerintah yang menyatakan bahwa kesimpulan RDP terkait calon terpidana bisa mencalonkan boleh diabaikan dan tidak mengikat. Lalu diikuti dengan pernyataan beberapa pimpinan Komisi II yang mempersilahkan warga negara untuk menggugat," kata Arteria di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2016).
Arteria menyayangkan sikap KPU yang menyatakan akan mengikuti hasil rapat dengar pendapat tersebut, padahal sebelumnya selalu menyatakan independen.
"Lalu KPU yang biasanya mengaku independen dan takut di-judicial review mengatakan akan mengikuti kesimpulan rapat dengan pemerintah, yakni memperbolehkan calon terpidana untuk maju," ujar Arteria.
Menurut Arteria Komisi II, KPU, dan Kemendagri sama-sama memainkan peran yang bagus dalam menyepakati ketentuan tersebut.
"Terakhir ditambah lagi dengan pernyataan Kemendagri yang menyatakan, bahwa apapun keputusannya kelak diharapkan KPU tidak melanggar UU," kata Arteria.
Lebih jauh, Arteria juga menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang terkesan acuh tak acuh dengan ketentuan terpidana hukuman percobaan boleh ikut pilkada.
"Istana pun tidak terusik karena jerit tangis rakyat akan ketidakadilan dan kepastian hukum yang kian tidak terdengar, seiring makin kuatnya dukungan politik parlemen terhadap penguasa. Ya inilah Drama Turky, selalu yang diterka tidak sama dengan akhir cerita," tutur Arteria.
Arteria berharap Presiden Jokowi bersikap tegas terhadap ketentuan tersebut. Dia curiga ketentuan itu merupakan pesanan.
"Saya masih berharap Pak Jokowi mengambil sikap, karena sejatinya sebagian besar Fraksi di DPR, KPU dan Bawaslu, pendapat awalnya semua menolak. Karena desakan kepentinganlah penolakan itu mulai mencair seiring dengan waktu, sembari mencari pembenarannya masing-masing," kata Arteria.
"Bangsa ini bangsa yang besar, tidak boleh diurus oleh orang-orang picik yang mengedepankan kepentingan kelompok semata, berani dusta dan bertentangan dengan logika serta berseberangan dengan kebenaran," Arteria menambahkan.
