Cek Fakta
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan hal penting dalam kemitraan ASEAN-PBB yakni mengentaskan kemiskinan dan kerja sama kesehatan masyarakat di kawasan Asia Tenggara.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-PBB ke-8 di hadapan kepala negara ASEAN dan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon, di Vientiane, Laos, Rabu (7/9/2016).
Jokowi mengatakan ASEAN yang masih menjadi rumah 120 juta orang miskin, harus memastikan pencapaian Agenda 2030 di bidang pengentasan kemiskinan. Hal ini antara lain dilakukan melalui kerja sama pelatihan kejuruan, peningkatan kapasitas produksi dan inovasi UMKM serta akses terhadap keuangan inklusif.
"Penting bagi ASEAN untuk memastikan bahwa program pengentasan kemiskinan masuk dalam agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030," ujar Presiden Jokowi.
Sementara di bidang kesehatan, Presiden Jokowi berharap kedua organisasi dapat bekerja sama untuk meningkatkan ketahanan kawasan terhadap wabah penyakit menular seperti SARS, flu burung, AIDS maupun penyakit tidak menular seperti jantung, kanker atau diabetes.
Kerja sama tersebut dapat dilakukan melalui penelitian bersama antar institusi atau ahli, pelatihan bersama dan kerja sama dalam pencegahan, deteksi dini, dan tanggap darurat penyakit pandemik.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga mengemukakan mengenai pengaruh ASEAN di peta dunia bahwa ASEAN merupakan ekonomi terbesar ke-7 di dunia dengan nilai PDB sekitar 2,6 triliun dolar AS.
ASEAN juga memiliki kawasan yang stabil dan damai. Oleh karena itu, dengan segala aset dan potensinya, ASEAN dapat berkontribusi dalam beberapa agenda PBB, diantaranya dalam pembangunan berkelanjutan dan perdamaian dunia.
"ASEAN memiliki semua aset untuk menjadi mitra utama bagi PBB," ucap Presiden Jokowi.
Terkait masalah perdamaian dunia, Presiden Jokowi kembali menyerukan ASEAN dan PBB untuk menjadikan masalah Palestina menjadi isu prioritas dan mendukung langkah Palestina mewujudkan kemerdekaan dan mendorong kembali perundingan damai Palestina-Israel berdasarkan "two-state solution".
