Infografis
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengingatkan kepada seluruh organisasi masyarakat yang tergabung dalam Badan Musyawarah Masyarakat Betawi (Bamus Betawi), jika ingin melestarikan budaya Betawi, tidak mempergunakan organisasi sebagai kegiatan politik, terlebih politik menyangkut SARA.
"Saya yakin, kalau di Bamus Betawi peduli betul budaya Betawi, monggo silahkan tapi jangan diselewengkan untuk kegiatan politik apalagi yang menyinggung politik SARA," ujar Djarot di Balai Kota, Jakarta, Rabu (7/9/2016).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kata Djarot, tidak akan memberikan sanksi kepada Bamus Betawi, jika ditemukan adanya unsur kepentingan politik. Namun jika ditemukan adanya unsur kepentingan politik, Pemprov DKI Jakarta tidak akan mendukung kegiatan Bamus.
"Nggak ada (sanksi). Mereka aja biar instrospeksi. Bukan diperketat tergantung tujuan mereka selama tujuan untuk mengembangkan budaya Betawi kita dukung, tapi kalau di luar itu tidak dong karena Perdanya mengatakan begitu," paparnya.
Lebih lanjut, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Keanggotaan dan Organisasi menuturkan anggaran dana hibah kepada Bamus Betawi akan diberikan berdasarkan proposal kegiatan yang diajukan Bamus Betawi.
Kata Djarot dana tetap diberikan selama berkaitan dengan pelestarian budaya betawi.
"Hibah itu tetap diberikan tapi berdasarkan usulan mereka. Kegiatannya apa. Biasanya kan diberikan blek gitu. Setahun gitu. Jadi tetap ada hibah, tapi tetap koreksi, kita seleksi. Selama itu untuk pelestarian budaya Betawi, tetap akan kita berikan,"jelas Djarot.
Nantinya kata Djarot, Pemprov DKI Jakarta akan mengecek proposal yang diajukan dan melihat urgensi apa kepentingan, tempat dan kegiatannya.
"Kita bisa cek misalnya untuk menghidupkan sanggar-sanggar Betawi boleh. Sanggar di mana kita cek. Kemudian untuk bikin pertunjukan di Setu babakan. Jangan sampai dibuat keinginan dia tapi untuk kegiatan yang nggak fokus," ungkapnya.
Sebelumnya, salah satu anggota Bamus Betawi berpidato di acara lebaran Betawi dengan melontarkan isu SARA antara lain berisi menginginkan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 harus orang Betawi.
