Infografis
Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Komjen Pol Budi Gunawan menyampaikan pokok pikirannya dalam fit and proper test di Komisi I DPR, Rabu (7/9/2016). Pokok pikiran ini dirangkumnya dalam istilah Probin yang merupakan akronim dari Profesional, Objektif dan Berintegritas. Program Probin ini, sambungnya, akan dilakukan dalam dua langkah, yaitu jangka pendek dan jangka panjang.
"Pokok pikiran saya tentang BIN adalah optimalisasi peran menuju BIN yang semakin profesional, objektif dan berintegritas. Mendukung sistem keamanan dalam rangka Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian," kata Budi.
Dalam menyusun pokok-pokok pikiran ini, Budi mengatakan hal itu mengacu pada visi-misi sembilan program Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Serta rencana strategi BIN 2015-2019 untuk mengoptimalkan peran dan kemampuan BIN guna menunjang program pemerintah.
Wakapolri ini memaparkan, ada beberapa ruang yang perlu dioptimalkan dan ditingkatkan dalam pelaksanaan dan peran BIN, khususnya sebagai koordinator fungsi intelijen sesuai dengan Perpres 67/2013. Yaitu optimalisasi peran, serta optimalisasi kemampuan BIN.
"Optimalisasi peran yaitu meningkatkan kinerja bin dalam melakukan upaya pekerjaan dan tindakan utk deteksi dini dlm rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan. Sedangkan optimalisasi kemampuan berarti meningkatkan kapasitas personel, teknologi, sistem manajemen, SOP dan budaya organisasi agar mampu menjalankan peran BIN dengan lebih optimal," kata dia.
Dalam kesempatan ini, Budi juga menerangkan sejumlah ancaman yang akan dihadapi negara. Budi pun membagi dua ancaman itu dari eksternal dan internal.
Ancaman dari eksternal mencakup ancaman skala global, dengan ketegangan di berbagai wilayah. Di antaranya, ketegangan Amerika Serikat dan Rusia, ketegangan di Laut Cina Selatan, ketegangan di semenanjung Korea, gejolak di Turki, dan konflik di Timur Tengah serta Amerika Serlatan.
Selain ketegangan ini, Budi juga mengatakan perlu mewaspadai hegemoni ekonomi. Hegemoni ini bisa diselesaikan lewat forum kerjasama ekonom antar negara.
Kemudian, Budi juga mengatakan adanya persaingan global dalam bidang politik hukum dan keamanan yang terjadi dalam bentuk ancaman perang proxy atau proxy war. Apalagi, perkembangan teknologi informasi membuat meningkatnya penggunaan internet dan smartphone sehingga menimbulkan ancaman infiltrasi melalui dunia maya dan telekomunikasi dan informasi atau cyber war.
Kemudian, Budi juga mengatakan perlunya mewaspadai potensi aliran ekstrim, radikalisme, terorisme dan fundamentalisme yang semakin meningkat dengan provokasi dan inflitrasi dr luar ke dalam negeri, seperti ISI dan jaringan teroris Santoso. Juga soal kelompok kriminal bersenjata dari luar negeri yang bisa mengancam WNI.
Sementara itu, dia juga mengatakan adanya ancaman dari dalam negeri. Seperti Perkembangan aliran ekstrim kiri yang terus meningkat dengan berbagai paham antipancasila seperti komunisme. Ancaman lain yang perlu diantisipasi adalah sengketa di area perbatasan.
Kemudian, pelaksanaan Pilkada serentak 2017-2018, dan pelaksanaan pilpres serta pileg 2019. Lalu, potensi konflik sosial dan intoleransi, kejahatan yang terorganisir. Serta kondisi ekonomi yang masih rentan apalagi diberlakukannya MEA, dan fluktuasi nilai tukar rupiah, serta pertmbuhan ekonomi yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur, dan kurangnya pasokan kebutuhan pokok.
"Program tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam menghadapi ancaman kedaulatan dan keuutuhan negara, melemahnya sendi-sendi ekonomi, serta intoleransi, dan krisis kepribadian," kata dia.
