Infografis
Suara.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan tidak mudah bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus dana hibah, termasuk ke Badan Musyawarah Betawi. Hal ini menyusul ancaman Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menghapus bantuan ke Bamus Betawi jika mereka bermain politik jelang pilkada Jakarta periode 2017-2022.
"Hapus, kan bukan maunya gubernur atau siapa, kan dianggaran ada di dewan. Jadi dibahas di dewan," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (6/9/2016).
Itu sebabnya, kata Saefullah, Ahok tidak bisa memutuskan secara sepihak mengenai penghapusan dana hibah.
Saefullah mengaku tidak paham kenapa muncul wacana dari Ahok untuk menghapus dana hibah. Menurut Saefullah, Bamus Betawi tidak main politik.
"Saya nggak ngerti salahnya dimana. Kemarin saya kan diundang ke sana (acara Betawi) ya saya kan sebagai orang Jakarta harus menghargai dia juga," ujar Saefullah.
Saefullah mengakui tiap tahun Bamus Betawi mendapat bantuan dana hibah dari pemerintah sebesar Rp4 miliar sampai Rp5 miliar.
