Infografis
Suara.com - Ketua Umum Bada Musyawarah Betawi Zainudin alias Oding menilai Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) salah paham dengan menyebut Bamus Betawi bermain politik dengan menawarkan nama untuk ikut pilkada periode 2017-2022 serta mengangkat isu suku, agama, ras, dan antargolongan menjelang pilkada.
"Ada salah paham dari gubernur. Saya kira kami bukan main politik, tapi kami tawarkan orang-orang Betawi (maju ke pilkada), ini silakan dipakai oleh partai-partai politik. Kalau nggak ya nggak apa-apa," ujar Odeng, Selasa (6/9/2016).
Ada empat nama yang diusulkan Bamus Betawi untuk menjadi calon wakil gubernur Jakarta yaitu Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli, Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung), Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, dan Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Sylviana Murni.
Oding menegaskan Bamus Betawi tidak pernah menggulirkan isu SARA, apalagi dengan niatan menjegal Ahok.
"Kami nggak pernah gunakan isu SARA. Kalau ada pun maka itu individu saja, itu individu mereka. Tapi Bamus Betawi tidak sampai di sana. Kita ini lembaga masyarakat adat yang menjaga betul kultur Betawi, dan ini harus dihargai," kata Oding.
Ahok sampai mengancam memutus pemberian dana hibah ke Bamus Betawi apabila menggunakan bantuan pemerintah untuk kepentingan politik. Bamus Betawi dalam setahun mendapatkan dana hibah dari Pemprov DKI sebesar Rp4 miliar sampai Rp5 miliar.
Oding mengakui dana hibah pemerintah turun tiap tahun.
"Sudah sejak lama Bamus Betawi dapat hibah. Itu bentuk apresiasi pemda terhadap pribumi asli mengembangkan nilai-nilai kultur budaya," ujar dia.
Meski mengusulkan nama calon dari orang Betawi, Oding tetap mengatakan Bamus Betawi bersikap netral di pilkada.
"Soal dukung-mendukung, bamus berada di garis netral. Tawaran cawagub itu karena amanah dari sesepuh, alim ulama, tolong ditawarkan tokoh Betawi," kata Oding yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD DKI Jakarta.
