Infografis
Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuding Badan Musyawarah Betawi menggunakan dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kepentingan politik.
"Yang masalah itu mereka menggunakan Bamus Betawi yang minta hibah dari kita untuk main politik," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (6/9/2016).
Menurut Ahok dalam acara yang diselenggarakan oleh Bamus Betawi seringkali menyinggung gubernur Jakarta periode 2017-2022 harus dari Betawi.
Contohnya, kata Ahok, pada acara Lebaran Betawi 2016 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pada hari kedua pagelaran salah satu oknum organisasi masyarakat menebarkan pidato yang menyinggung suku, agama, ras dan antar golongan.
"Itu sudah melanggar pancasila dan UUD 1945, dimana dia bilang Jakarta harus Betawi yang jadi gubernur dia. Itu udah nggak betul. Kalau saya sih nggak takut," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur berencana memutus pemberian dana hibah ke Bamus Betawi apabila masih menggunakan uang hibah untuk keperluan politik.
"Cuma maksud saya anda ini nggak boleh nerima uang hibah untuk Bamus Betawi pakai berpolutik. Makanya saya bilang harus distop," kata Ahok.
Ahok menjelaskan Bamus Betawi dalam setahun bisa mendapatkan dana hibah dari pemprov DKI berkisar Rp4 miliar sampai Rp5 miliar.
"Bagaimana uang rakyat dipakai Bamus Betawi seperti itu? Kalau mau nolong Betawi ya fokus saja di Situ Babakan, tari-tarian kita dukung. Kalau begini ya tidak boleh lagi ada hibah," kata Ahok.
Sebelumnya, Ahok juga menuding Sekretaris Daerah DKI Saefullah ikut mendukung acara Bamus Betawi yang bernuansa SARA. Dalam acara tersebut Ahok tidak hadir dan hanya diwakili oleh Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat.
Walaupun menginginkan Bamus Betawi tidak mendapat dana hibah, Ahok mengatakan keputusan tersebut tergantung pada Saefullah. Sebab, Saefullah memiliki peran penting apakah dana hibah dilanjutkan atau distop.
"Dia (Saefullah) kan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Dia yang putusin semua. Dia yang nentuin," kata Ahok.
