Infografis
"Sudah serah terima rusun di Daan Mogot, Muara Baru dari PT. Muara Wisesa dia aanak perusahaan Agung Podomoro Land. Termasuk beberapa jalan inspeksi," katanya.
Dalam perjanjian antara pemerintah DKI dengan pengembang reklamasi pada tahun 2014 dikatakan Ahok tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan besaran kontribusi tambahan 15 persen.
"Nggak ada yang keberatan, semua (pengembang) ya ya semua. Makanya saya kaget begitu ada kasus (suap Raperda Rekalmasi) seperti ini," ujar dia.
JPU KPK mendakwa bekas Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Sanusi menerima suap Rp2 miliar dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja terkait pembahasan raperda tentang reklamasi Teluk Jakarta. Uang yang diberikan melalui asisten Ariesman, Trinanda Prihantoro, dilakukan secara bertahap.
Sanusi didakwa melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
