Infografis
Suara.com - Bangladesh menghukum gantung seorang pucuk pimpinan partai Islam atas kekejaman yang terjadi selama perang kemerdekaan dari Pakistan pada 1971, demikian pernyataan Kementerian Hukum setempat, Sabtu (3/9/2016).
Mir Quasem Ali (63), penyandang dana utama Partai Jama'atul Islami, dieksekusi di Pusat Penjara Kashimpur, pinggiran ibu kota Bangladesh, atas tuduhan pembantaian, penahanan, penyiksaan, dan penghasutan kepada kebencian agama selama peperangan tersebut.
Ali dihukum gantung pada pukul 22.35 waktu setempat, demikian Menteri Hukum Anisul Haq kepada Kantor Berita Reuters, beberapa hari setelah Mahkamah Agung Bangladesh menolak banding terakhir atas putusan hukuman mati.
Eksekusi tersebut dilakukan di tengah serangan kelompok militan di negara yang mayoritas penduduknya muslim itu hingga berdampak sangat serius pada 1 Juli, saat itu beberapa pria bersenjata menyerbu salah satu kafe di kawasan diplomatik Dhaka dan menewaskan 20 sandera, sebagian besar dari mereka warga negara asing.
Pengadilan kejahatan perang yang dibentuk oleh Perdana Menteri Sheikh Hasina pada 2010 telah memicu kekerasan dan dikritik oleh politikus oposisi yang menganggap bahwa pembentukan pengadilan itu ditujukan kepada lawan politiknya. Pemerintah setempat membantah tuduhan tersebut.
Pemerintah juga menampik tuduhan yang dilancarkan sejumlah kelompok hak asasi manusia bahwa proses pengadilan tersebut jauh di bawah standar internasional dan peradilan tersebut didukung oleh beberapa rakyat Bangladesh.
Ratusan orang tumpah ruah di jalanan ibu kota untuk merayakan eksekusi tersebut. "Kami menunggu selama 45 tahun hingga hari ini," kata Akram Hossain, veteran perang, "Keadilan akhirnya terwujud."
Taipan media Ali merupakan orang terakhir pimpinan Jama'atul Islami yang dieksekusi. Dia divonis hukuman mati pada 2014 oleh pengadilan kejahatan perang.
Jama'atul Islami yang menyatakan bahwa putusan terhadap Ali tidak berdasar dan menyerukan mogok sehari pada hari Senin (5/9) sebagai bentuk protes.
Pihaknya menyatakan, hukum gantung terhadap Ali tidak bisa dibenarkan karena bagian dari konspirasi pemerintah agar Partai Jama'atul Islami tanpa pemimpin.
Keluarga Ali dan partai tersebut menduga penegak hukum menculik putranya, Mir Ahmed bin Quasem, yang menjadi anggota tim kuasa hukum Ali, pada bulan lalu.
Pihak pasukan keamanan menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui apa pun atas persoalan itu. Ribuan polisi tambahan dan petugas perbatasan dikerahkan di Dhaka dan beberapa kota besar.
Hukuman sebelumnya dan eksekusi telah memicu kekerasan yang telah menewaskan sekitar 200 orang, kebanyakan dari mereka aktivis Partai Islam dan polisi.
Sejak Desember 2013, empat orang pengurus terkemuka di Jama'atul Islami, termasuk mantan pemimpinnya Motiur Rahman Nizami dan pemimpin partai oposisi utama itu telah dieksekusi atas tuduhan kejahatan perang.
Data resmi menunjukkan sekitar tiga juta orang tewas dan ribuan perempuan diperkosa selama peperangan tersebut, di mana beberapa faksi, termasuk Jama'atul Islami, menentang memisahkan diri dari Pakistan.
Jama'atul Islami pun telah menolak atas tudukan melakukan kekejaman. (Antara)
