Infografis
Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menganggap wajar adanya politisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam penggusuran yang dilakuan Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya ada Ratna Sarumpaet dan Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra Syarif di lokasi penggusuran kawasan Rawajati, Jakarta Selatan, Kamis (1/9/2016) pagi tadi.
"Biasa lah itu, itu kan dipolitisasi itu biasa," ujar Djarot di Balai Kota, Jakarta, Kamis (1/9/2016).
Djarot tak khawatir elektabilitasnya turun diganggu pihak-pihak yang memandang miring penggusuran. Pasalnya Djarot disebut-sebut akan maju bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang.
"Biasa, nggak ada. Biar saja, masyarakat kan bisa menilai. Kalau elektabiitas turun nggak apa-apa ya resiko," ucapnya.
Djarot mengklaim penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan manusiawi. Sebab korban penggusuran dipindahkan ke rumah susun (Rusun) Marunda.
"Mereka yang melanggar kita tertibkan, kita sediakan bagus, kita subsidi. Apanya yang kurang?" ungkapnya.
Sebelumnya, penggusuran di kawasan Rawajati pagi tadi sempat diwarnai bentrok antara warga dengan ratusan satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP). Bentrokan tersebut berawal dari ratusan Satpol PP yang memasuki pemukiman di Rawajati. Merangseknya ratusan Satpol PP sontak memicu amarah warga yang kemudian disambut dengan lemparan botol dan batu oleh para warga tersebut.
Aktivis perempuan Ratna Sarumpaet yang berada di lokasi penggusuran pun marah dengan tindakan Satpol PP saat penggusuran.
"Gimana orang nggak bakal jantungan, nggak berdarah-darah begitu kalau cara yang dipakai Satpol PP seperti itu. Ini bukti Pemprov DKI telah menganiaya warga," kata Ratna.
