Infografis
Suara.com - Meski sudah diimbau Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta agar jangan menggusur rumah warga menjelang pilkada tahun 2017, pemerintah Jakarta tetap melakukannya. Pagi tadi, pemerintah Jakarta Selatan menertibkan pemukiman yang berdiri di dekat rel, samping apartemen Kalibata City, Jalan Rawajati Barat, RT 9, RW 4.
"Dia (KPUD) sudah ngomong sama saya tahun lalu, minta sama saya jangan ada bongkar membongkarlah. Nanti repot (pendataan calon pemilih)," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (1/9/2016).
Tetapi, Ahok tidak pernah mengkawatirkan warga, terutama yang rumahnya ditertibkan, tak akan memilihnya di pilkada gara-gara kebijakan tersebut.
"Patokan saya bukan soal pemilihan, kalau karena pemilihan saya lebih baik nggak usah dong (gusur), baik-baikin warga, supaya mereka simpati sama saya," kata Ahok.
Menurut Ahok tidak ada yang dirugikan dengan kebijakan penertiban bangunan yang berdiri di atas lahan hijau, termasuk KPUD. KPUD tidak akan kesulitan melakukan pendataan pemilih, apalagi sekarang KTP warga sudah elektronik.
"Sekarang kan e-KTP. E-KTP ini kan gampang sekali untuk melacak dia pilih dimanapun, nanti dipindahin kemana saja juga nggak apa-apa kok. Selama ada TPS dia tinggal daftar, boleh nggak orang yang tidak terdaftar di situ, tapi ada e-KTP bisa daftar? Bisa, tinggal dicek namanya," ujar Ahok.
Ahok mengatakan pemerintah akan terus menertibkan bangunan yang berdiri bukan pada tempatnya. Pemerintah akan memindahkan warga yang ber-KTP Jakarta ke rusun plus kompensasi-kompensasi lainnya.
"Jadi saya sampaikan pada KPU DKI, sama Bawaslu DKI, patokan saya bukan soal dekat apa tidak pemilihan, rusunnya siap apa tidak. Kalau siap saya dorong terus (pindahkan warga). Itu saja patokan saya," katanya.
