Arteria menilai ide Ahok kontradiktif dengan sistem pengelolaan pemerintahan Jakarta. Jika hal tersebut dilakukan, itu merupakan tipuan baru terhadap masyarakat DKI Jakarta.
"Tapi kan, jangan maunya dipilih Presiden tapi kelola APBD DKI Jakarta, itu namanya tipu dan bodohi rakyat. Karena APBD itu wujud kedaulatan rakyat, nah kepala daerah yang melaksanakan pemerintahan daerah di bidang eksekutif baik itu gubernur, bupati dan sebagainya, diberikan kewenangan untuk mengelola APBD oleh rakyat," tutur Arteria.
Arteria menambahkan hak dan kewenangan yang dimiliki kepala daerah dalam mengelola daerah merupakan amanah yang diberikan masyarakat.
"Itu apresiasi rakyat terhadap yang bersangkutan sebagai pemimpin yang legitimate, dipilih rakyat secara langsung melalui pemilu yang demokratis," kata Arteria.