Infografis
Presiden Joko Widodo akan segera menggelar rapat terbatas (Ratas) untuk membahas draf rancangan Undang-undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Dalam Ratas itu nanti Jokowi akan memutuskan draf tersebut dan segera dibawa ke DPR RI untuk dibahas.
"Menteri Dalam Negeri telah berkomunikasi dengan kami, Mendagri telah meminta untuk diratas kan dalam waktu dekat ini. Dan tentunya dalam Ratas nanti dapat diputuskan Presiden supaya proses yang sedang berjalan ini bisa segera diselesaikan," kata Pramono Anung, Sekretaris Kabinet kepada wartawan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/8/2016).
Menurut dia, draf RUU Pemilu harus segera dirampungkan agar tidak mengganggu tahapan Pemilu yang waktunya sudah dekat. Sementara pembahasan RUU ini butuh waktu yang cukup panjang, sebab Pemilu tahun 2019 adalah untuk pertama kalinya berlansung serentak, mulai dari Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Legislatif.
"Kalau itu dilakukan proses tahapan pemilu itu tidak akan terganggu, karena memang sudah waktunya diselesaikan UU tersebut," ujar dia.
Dia meyakini RUU Pemilu akan selesai dihabas tahun ini.
"Insya Allah tercapai, kami meyakini tercapai. Karena kalau Minggu depan katakanlah Presiden sudah memutuskan saya yakin akan selesai," tutur dia.
Seperti diketahui, ada tiga paket draf revisi RUU terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang akan dibahas di parlemen bersama Pemerintah. Tiga paket revisi tersebut adalah revisi UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
