Infografis
Suara.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang juga bakal calon gubernur Jakarta Yusril Ihza Mahendra terus mengikuti proses uji materiil terhadap pasal cuti kampanye dalam UU Pilkada yang diajukan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Mahkamah Konstitusi.
Sidang pendahuluan uji materiil dilakukan pada awal pekan lalu. Ketika itu, panel hakim mendengarkan pokok-pokok permohonan, argumentasi dan petitum yang dikemukakan Ahok.
Yusril menyatakan akan menjadi pihak terkait dalam gugatan yang dilayangkan Ahok.
"Minggu ini saya baru layangkan surat ke MK mohon diperkenankan menjadi pihak terkait dalam permohonan pengujian UU Pilkada ini," tulis Yusril di Twitter.
Yusril ingin menjadi pihak terkait karena dia mempunyai kepentingan terhadap pokok permohonan.
"Saya akan membaca argumen Pak Ahok dan nanti akan ajukan kontra argumen bahwa cuti bagi petahana adalah keharusan demi hukum & keadilan," tulis Yusril. "Saya santai saja dlm menyusun argumen nantinya. Saya yakin rakyat akan mendukung bahwa cuti bagi petahana memang harus dilakukan."
Yusril menambahkan pilkada wajib dilaksanakan dengan jujur dan adil serta bebas dari kecurangan. Petahana yang tidak mau cuti, menurut Yusri, potensial menyalahgunakan jabatan.
"Padahal, semua pihak harus berada dalam posisi setara dalam pilkada. Petahana yg msh aktif dlm jabatan berada dlm posisi yg diuntungkan. Petahana leluasa gunakan posisi dan pengaruhi segala sumberdaya yg berada di bawahnya guna menguntungkan dirinya," tulis Yusril.
Yusril kemudian membandingkan sikap Ahok di pilkada Jakarta periode 2012. Ketika itu, dia meminta calon petahana Fauzi Bowo untuk cuti agar kampanye berjalan jujur dan adil.
"Waktu menjadi penantang Pak Foke, Pak Ahok malah mendesak agar petahana cuti agar pilkada jujur dan adil. Maka mengherankan bagi saya, ketika jadi petahana, Pak Ahok malah mau MK batalkan pasal UU PIlkada yg wajibkan petahana untuk cuti," tulis Yusril.
