Infografis
Suara.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, jumlah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menurun berkat Tim Satuan Tugas (Satgas) Pemburu Api, telah melakukan penanganan Karhutla dengan efektif, yakni berpatroli.
"Jadi, patroli terpadu ini kelihatan sangat bagus, karena dia sambil patroli cek hotspot ada fire spot atau nggak. Kalau ada fire spot langsung dimatikan. Ini sekaligus menjadi upaya sosialiasi," kata Siti dalam video conference karhutla, di gedung Rupatama, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (25/8/2016).
Menurut Siti, dari tujuh wilayah yang menjadi rawan Karhutla, para tersangka diketahui merupakan masyarakat kecil.
"Ketika masyarakat melakukan pembakaran ini, langsung terlihat oleh Satgas. Mereka akan langsung diperiksa petugas. Sebab itu, tadi hasil rapat mengatakan bahwa kita akan dalami dengan MOU dan penataan selanjutnya," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi kepada lembaga atau berbagai pihak terkait dalam pencegahan dan penanganan lahan hutan di berberapa daerah.
"Saya sampaikan ke Ibu Siti, sudah ada sinergi kordinasi dengan pihak swasta. Pihak swasta yang tidak bisa mengikuti atau tetap melakukan pembakaran hutan sepihak. Kemudian surat izin dicabut dan tidak akan dikeluarkan lagi," kata Puan.
Dia pun mengungkapkan, dari tujuh provinsi yang statusnya darurat di tahun 2016, jumlah titik api dilaporkan terjadi pengurangan secara drastis.
"Kita sangat bersyukur ya, penegakan hukum sangat berjalan baik, ditambah pengaruh cuaca membuat di tujuh provinsi masih dibantu turun hujan," ujar Puan.
"Dan diprediksi oleh BMKG mulai Agustus ini akan mulai masuk musim hujan sampai September, kita harapkan curah hujan terus turun di daerah rawan kebakaran hutan," kata Puan.
Putri mantan Presiden RI ini menambahkan, baginya Karhutla bukan hanya tugas pemerintah pusat saja. Tapi semua elemen masyarakat dan jadi tangung jawab kita bersama.
"Karena sudah dilakukan status siaga darurat di tujuh provinisi, pemerintah baik pemerintah pusat maupun Pemda setempat sudah bisa melakukan tindakan antisipasi, dan saat ini kita bisa lakukan pencegahan kebakaran hutan," kata Puan.
