Infografis
Di antaranya, soal informasi Dermawan belum memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan sejumlah pemeriksaan dirinya di sejumlah lembaga negara.
"Bapak belum melaporkan keseluruhan LHKPN. Calon hakim tipikor masa enggak ada LHKPN-nya sih?" tanya anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani dalam rapat.
Dermawan mengatakan dirinya pernah membuat LHKPN ke KPK pada 2011. Laporan itu dikerjakan saat dia diangkat menjadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi tingkat banding di Semarang, Jawa Tengah. Dia pun berjanji akan melengkapi LHKPN-nya pada Oktober nanti sekaligus menunggu perpanjangan jabatannya.
"Setelah diangkat pada bulan Oktober, kami akan mengisi LHKPN yang baru, dengan perkembangan lebih kurangnya aset yang kami punyai," tutur hakim yang bertugas di Banten ini.
Dalam kesempatan ini, Dermawan juga mengaku pernah dipanggil KPK pada 2007-2008. Serta, dua kali pemeriksaan KPK di Kantor MA. Total, dia pernah diperiksa KPK sebanyak lima kali.
"Ada laporan penyimpangan biaya perkara. Namun kemudian mereka bisa memahami maksud dari biaya perkara itu," kata Dermawan.
Selain KPK, Dermawan diketahui pernah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan terkait klaim asuransi pimpinan MA sebesar Rp970 juta pada 2004. Menurutnya, pemeriksaan itu terjadi kesalahanm antara penggunaan model penganggarannya dengan sistem Daftar Isian Proyek (DIP), dan belum menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). BPK pin menyuruh agar premi itu dibayarkan langsung ke perusahaan dan tidak boleh lewat hakim agung.
"Menurut BPK, itu salah, harus dirinci. Setelah kami lengkapi, maka temuan BPK itu tidak menjadi temuan akhir," papar Dermawan.
