Infografis
Para korban dan keluarga korban tragedi 1965, hari ini, menemui Dewan Pertimbangan Presiden untuk menuntut sikap pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia periode 1965 - 1966.
Dalam pertemuan tadi, anggota Bidang Hukum dan HAM Wantimpres Sidarto Danusubroto mengatakan Presiden Joko Widodo menunggu waktu yang tepat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Sidarto kemudian menjelaskan alasan Presiden Jokowi tidak menyinggung penyelesaian kasus tragedi 65 dalam pidato HUT RI yang ke 71 di Istana Negara pada 17 Agustus 2016.
"Tadi Pak Sidarto mengatakan setelah melalui pertimbangan yang alot (berat), memang diakui bahwa mengapa dalam pidato Presiden (HUT RI ke 71) tidak menyinggung kasus tragedi 65. Tapi dia bilang, percayalah Jokowi sebagai Presiden yang nasibnya sama dengan bapak-bapak, beliau hidup di bantaran kali, sangat sederhana. Dia bilang tunggu timing (waktu) yang tepat," kata Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 - 1966 Bedjo Untung di kantor Watimpres, Jalan Veteran, Jakarta Pusat.
Sidarto juga menceritakan kekhawatiran Jokowi mendapat stigma antek Partai Komunis Indonesia jika menyelesaikan permasalah tragedi 65. Sidarto yang pernah menjabat ajudan Presiden Soekarno juga pernah dicap bagian dari pemberontak oleh aparat di era Orde Baru.
"Dia (Jokowi) takut, belum apa-apa sudah dicap segala macam, seperti kita ketahui Jokowi kan juga dicap PKI dan sebagainya. Inilah yang dihindari, tadi bapak Wantimpres memberikan semangat bahwa keluarganya sendiri juga punya nasib yang sama. Saudara-saudaranya ada yang ditangkap dan ditahan. Beliau sendiri (Sidarto) kena stigma C2, artinya senasib dengan kami," ujar dia.
Setelah mendengar pemaparan Sidarto, Bedjo yakin Jokowi akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Sat ini, Jokowi masih fokus pada persoalan ekonomi nasional.
"Karena itu kami meyakini tinggal tunggu waktu yang tepat Presiden Jokowi pada akhirnya akan menyelesaikan kasus ini. Fokos Jokowi terkait masalah politik, kegaduhan sudah dieliminir, sekarang Jokowi fokus ekonomi. Dia bilang APBN sudah mulai diperketat, banyak penghematan dan pemotongan, karena itu sekali lagi bersabar," tutur Bedjo.
Dalam pertemuan tadi, anggota Bidang Hukum dan HAM Wantimpres Sidarto Danusubroto mengatakan Presiden Joko Widodo menunggu waktu yang tepat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Sidarto kemudian menjelaskan alasan Presiden Jokowi tidak menyinggung penyelesaian kasus tragedi 65 dalam pidato HUT RI yang ke 71 di Istana Negara pada 17 Agustus 2016.
"Tadi Pak Sidarto mengatakan setelah melalui pertimbangan yang alot (berat), memang diakui bahwa mengapa dalam pidato Presiden (HUT RI ke 71) tidak menyinggung kasus tragedi 65. Tapi dia bilang, percayalah Jokowi sebagai Presiden yang nasibnya sama dengan bapak-bapak, beliau hidup di bantaran kali, sangat sederhana. Dia bilang tunggu timing (waktu) yang tepat," kata Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 - 1966 Bedjo Untung di kantor Watimpres, Jalan Veteran, Jakarta Pusat.
Sidarto juga menceritakan kekhawatiran Jokowi mendapat stigma antek Partai Komunis Indonesia jika menyelesaikan permasalah tragedi 65. Sidarto yang pernah menjabat ajudan Presiden Soekarno juga pernah dicap bagian dari pemberontak oleh aparat di era Orde Baru.
"Dia (Jokowi) takut, belum apa-apa sudah dicap segala macam, seperti kita ketahui Jokowi kan juga dicap PKI dan sebagainya. Inilah yang dihindari, tadi bapak Wantimpres memberikan semangat bahwa keluarganya sendiri juga punya nasib yang sama. Saudara-saudaranya ada yang ditangkap dan ditahan. Beliau sendiri (Sidarto) kena stigma C2, artinya senasib dengan kami," ujar dia.
Setelah mendengar pemaparan Sidarto, Bedjo yakin Jokowi akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Sat ini, Jokowi masih fokus pada persoalan ekonomi nasional.
"Karena itu kami meyakini tinggal tunggu waktu yang tepat Presiden Jokowi pada akhirnya akan menyelesaikan kasus ini. Fokos Jokowi terkait masalah politik, kegaduhan sudah dieliminir, sekarang Jokowi fokus ekonomi. Dia bilang APBN sudah mulai diperketat, banyak penghematan dan pemotongan, karena itu sekali lagi bersabar," tutur Bedjo.
