Infografis
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengungkapkan TKI asal Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan penyumbang tertinggi kasus trafficking.
"Khusus NTB masih yang tertinggi kasus trafficking," kata Nusron Wahid pada Rapat Koordinasi Program Poros Layanan Terintegrasi TKI bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang dan Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin, di Mataram, NTB, Rabu (24/8/2016).
Ia menjelaskan, selama ini permasalahan pengiriman TKI ada dua hal, di antaranya kelebihan kerja dan nonprosedural.
"Problem kekinian TKI itu adalah kelebihan kerja dan TKI yang nonprosedural. Inilah yang paling banyak terjadi," katanya lagi.
Menurut Nusron, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih terjadi. Padahal pemerintah telah memberlakukan moratorium TKI.
"Ini mobilisasi ditutup, tapi masih saja mengirim. Trafficking," kata dia.
Dia menyebutkan, modusnya bermacam-macam, mulai dari menjadi cleaning service di negara tujuan setelah sebelumnya melancong, mengaku sebagai jemaah umrah tetapi tidak pulang-pulang, kemudian pergi berziarah tetapi tidak pulang.
"Mau sampai kapan kita seperti itu, sehingga datanya tidak diketahui KBRI," ujar Nusron pula.
Ia menambahkan, selama ini di NTB, para TKI mengaku kesulitan dalam mengurus administrasi jika bekerja di luar negeri.
Bahkan untuk bisa berangkat harus memasuki 24 pintu, harus ada izin kepala desa, belum lagi ongkos resmi dan tidak resmi yang harus dibayar.
"Baru calon TKI, bagaimana sudah berangkat dan di negara penempatan," katanya pula.
Lebih lanjut Nusron menyampaikan harus melihat TKI dari multisektoral bukan secara sektoral semata. BNP2TKI menawarkan sistem satu pintu seperti yang sekarang sudah berhasil dilakukan di Kalimatan yaitu "One Stop Service" dan replikasinya sekarang ada di Nunukan.
"Data remitensi atau uang TKI yang masuk ke Indonesia mencapai 10,6 miliar dollar AS. Tetapi meski menghasilkan seperti itu, TKI dieksploitasi macam-macam," ujar dia lagi. (Antara)
