Infografis
Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Keanggotaan dan Organisasi Djarot Saiful Hidayat mengatakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentu menolak bila ada syarat untuk mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan di pilkada Jakarta periode 2017-2022 harus menjadi calon wakil gubernur.
"Ya kan pasti beliau (Ahok) nggak mau," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/8/2016)
Djarot mengaku baru mendengar isu semacam itu dari wartawan.
"Nggak tahu saya, siapa yang bilang begitu. Jadi biarkan. Ini kan udah ranah DPP," kata Djarot yang ini menjabat wakil gubernur Jakarta.
Ahok tidak mau terlalu jauh mengomentari isu tersebut. Bagi Djarot, sekarang ini keputusan ada di tangan Megawati Soekarnoputri.
"Jadi kembalikan saja pada proses di DPP partai gitu ya. Kalau orang perorang menyampaikan pendapat, ya sah sah aja. Tapi keputusan tetap ke DPP partai, atau ketua umum," katanya.
Djarot kemudian menyarankan wartawan untuk meminta penjelasan dari Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto.
"Yang ngomong udah nggak boleh per orang loh. Jadi harus ditanyakan ke sekjen. Bukan ke kader-kader jadi kalau mau konfirmasi kebenaran, tunggu keputusan DPP karena ini adalah keputusan partai," kata Djarot.
Isu itu berkembang setelah Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan apabila Ahok ingin diusung PDI Perjuangan sebaiknya sebagai calon wakil gubernur Jakarta saja.
Ahok menanggapi pernyataan Andreas dengan nada bercanda.
"Memang. Gua memang semuanya itu cocoknya wagub kok. Karena apa? Karena gubernur aslinya itu kan masih Joko Widodo, gua masih wagub," kata Ahok usai menghadiri acara di Jalan Cikini Raya 90, Menteng, Jakarta Pusat.
Menurut Ahok, Jokowi sekarang memang sudah menjadi Presiden RI, tetapi sebenarnya statusnya hanya dipinjam menjadi Kepala Negara. Sedangkan Ahok diberi peran sebagai pejabat gubernur.
"Cuma karena dipinjemin (untuk jadi) Presiden, jadi gua kaya akting gubernur," kata Ahok.
