Infografis
Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera menilai Koalisi Kekeluargaan bukanlah koalisi permanen menjelang pilkada Jakarta periode 201. Sehingga koalisi ini bisa bubar kapan saja.
"Nggak ada koalisi, forum komunikasi antar partai saja itu sebenarnya. Nggak ada koalisi-koalisian. Kalau koalisi kan harus kita bangun di satu platform yang sama. Jadi terminologi itu nggak pas," kata Andreas di DPR, Senin (22/8/2016).
Koalisi Kekeluargaan dulu beranggotakan tujuh partai tingkat Provinsi DKI Jakarta. Mereka baru menyepakati kriteria calon gubernur Jakarta. Tetapi belakangan koalisi ini tidak kokoh lagi.
Andreas meyakini sekarang ini sudah tidak ada yang namanya koalisi permanen.
"Pilkada ini kan bukan cuma satu. Ada 101 (pilkada tahun 2017). Di sini kita ini, di sana kita bisa sama-sama. Misalnya di Banten bareng, di Papua sana bareng, di sini kita pisah. Ini karena soal koalisi, saya nggak pernah percaya di Indonesia ada koalisi yang permanen. Yang ada itu kerjasama antar partai yang sifatnya kasuistik, case-case gitu," tuturnya.
Meski PDI Perjuangan ikut pertemuan Koalisi Kekeluargaan, Andreas menegaskan partainya belum memutuskan sikap di pilkada Jakarta. Menurutnya masih banyak waktu untuk menghitung.
"Tunggulah, masih ada sebulan lagi," kata dia.
Di internal PDI Perjuangan sendiri sekarang sedang ada kubu-kubuan. Ada kubu yang menolak Ahok dan ada kubu yang mendukung Ahok.
Menurut Andreas perbedaan semacam itu di partainya merupakan hal yang wajar, mengingat DPP belum memutuskan.
"Biasalah kalau soal perbedaan pendapat di PDI Perjuangan, sebelum ada keputusan, biasa. Kalau sudah ada keputusan nanti satu suara," kata anggota Komisi I DPR.
