Infografis
Suara.com - Anggota Dewan Energi Nasional Syamsir Abduh mengatakan posisi Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral merupakan posisi yang strategis dalam mengelola energi.
Ia pun mengusulkan Presiden Joko Widodo untuk memilih calon menteri ESDM yang mampu mengelola energi, baik kemandirian dan ketahanan energi, untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan dan bisa mensejahterakan kemakmuran rakyat.
"Oleh karenanya kriteria menteri yang akan ditunjuk presiden adalah menteri yang mampu mendorong tercapainya visi misi energi kita," ujar Syamsir di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (20/8/2016).
Tak hanya itu, kata Syamsir Menteri ESDM tentunya harus profesional dan punya kemampuan di bidangnya dan harus paham tentang perpolitikan.
"Walaupun dia profesional, juga harus paham tentang perpolitikan di Indonesia, kalau dia buta, walaupun dia orang politik, tapi seharusnya dia memahami tentang perpolitikan kita,"katanya.
Lebih lanjut, Syamsir menegaskan menteri ESDM harus bisa meyakinkan bahwa urusan energi, negara harus hadir. Ia pun menambahkan, Menteri ESDM nantinya juga bisa berkoordinasi dengan kementerian yang terkait.
"Menteri ESDM ini harus meyakinkan betul urusan energi, bahwa negara harus hadir. Karena banyak hal, negara tidak hadir. Urusan energi lintas sektor, harusnya menteri ESDM harus berkoordinasi dengan kementerian lain, misalnya kementerian keuangan dan kementerian BUMN," imbuh Syamsir.
Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan Presiden Jokowi harus memilih calon menteri ESDM yang bisa mensejahterahkan kemakmuran rakyat.
"Selain aspek kepemimpinan dan integritasnya bagus, tentu juga harus bisa menerjemahkan sektor ini (ESDM), yang memang benar-benar menetes ke kesejahteraan rakyat, yang dibawahnya meliputi listrik,minerba, minyak dan gas
yang tantangannya sangat kompleks," kata Komaidi.
Ia juga menuturkan, Presiden Jokowi harus cermat dalam memilih Menteri ESDM. Pasalnya menteri ESDM merupakan sektor yang sangat strategis.
"Ke depan (Presiden ) tentu berhati-hati dalam memilih, karena ini sektor strategis, sektor yang sangat vital. Bangsa ini tentu menjadi bangsa yang besar, karena pandai mengelola kekayaan yang dimiliki, termasuk kekyaaan startegis dalam bentuk energi," ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mencopot Archandra Tahar dari jabatan dariMenteri ESDM, Senin (15/8/2016), menyusul terungkapnya kasus dwi kewarganegaraan. Archandra tercatat menjadi warga negara Amerika Serikat.
Keputusan tersebut efektif mulai berlaku pada Selasa (16/8/2016).
Status kewarganegaraan Archandra menjadi polemik beberapa hari terkahir. Bekas Presiden Petroneering memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Karena Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda, status WNI Archandra ketika dilantik Presiden sebagai menteri pun dipertanyakan.
Isu ini awalnya muncul dari media sosial sejak akhir pekan lalu.
Di berbagai kesempatan, kemarin Archandra menegaskan masih berstatus WNI.
Archandra merupakan menteri yang baru dilantik Presiden Jokowi pada Rabu (27/7/2016). Artinya, usia jabatannya belum genap sebulan sudah dicopot Presiden.
