Menteri ESDM Harus Berjiwa Kebangsaan Agar Tak Berpihak ke Asing

Sabtu, 20 Agustus 2016 | 11:49 WIB
Menteri ESDM Harus Berjiwa Kebangsaan Agar Tak Berpihak ke Asing
Gedung Kementerian ESDM di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Selatan, Minggu (1/5/2016). [Suara.com/Adhitya Himawan]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Mantan Anggota Tim AntiMafia Migas Fahmi Radhi menilai calon Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) harus memilki jiwa kebangsaan.

Hal ini menyusul Arcandra Tahar yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral yang kemudian diberhentikan, Senin (15/8/2016) karena dianggap memiliki dua kewarganegaraan.

"Integritas juga dibutuhkan, maka dia harus memiliki jiwa merah putih atau kebangsaan. Karena ini menyangkut masalah basar (sektor ESDM)," ujar Fahmi dalam diskusi bertajuk 'Geger Archandra dan Nasib Sektor', di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (20/8/2016).

Dengan jiwa kebangsaan, Menteri ESDM tidak akan berpihak kepada kepentingan asing. Menteri ESDM merupakan posisi yang strategis.

"Menteri itu harus punya jiwa kebangsaan dan bisa mengembalikan kekayaaan alam bukan buat kepentingan asing," jelasnya.

Kata Fahmi, sebagian besar kekayaan alam Indonesia telah dikuasai oleh pihak asing. Oleh karena itu, Menteri ESDM harus bisa mengembalikan sumber daya alam bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

"Fakta yang ada sebagian besar itu kan dikuasai asing. Kalau mendasar pada konstitusi, menteri itu (ESDM) harus mengembalikan sebesar besarnya sumber daya alam bagi kemakmuran rakyat bukan kemakmuran asing," ungkapnya

Dalam diskusi ini hadir pula Anggota Dewan Energi Nasional Syamsir Abduh, Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha, Anggota Komisi VII DPR Kurtubi dan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro.

Status kewarganegaraan Arcandra menjadi polemik beberapa hari terkahir. Bekas Presiden Petroneering memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Karena Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda, status WNI Arcandra ketika dilantik Presiden sebagai menteri pun dipertanyakan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI