"Saya menyarankan kepada DPD harus ada lobi ketua umum partai dan pimpinan komisi DPR," katanya.
Dia menambahkan lobi teknis yang seperti itu sangat dibutuhkan oleh DPD. Misalnya pada pembahasan UU pada tahap pertama dan kedua. Pasalnya DPD mempunyai kewenangan yang penting karena menyangkut dengan daerah.
"Memang seharusnya DPD harus ikut pada pembahasan tahap dua, namun hanya komisi tertentu di DPR yang mengikutsertakan DPD," kata Sohibul.