Infografis
Suara.com - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fikri Faqih salahkan administrasi kependudukan Indonesia yang rancu. Ini menyebabkan dipecatnya Arcandra Tahar dari jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Menurutnya Arcandra adalah anak bangsa berprestasi yang menjadi korban administrasi kependudukan yang bermasalah.
"Menurut saya, kalau ada Arcandra-nya nggak ada masalah. Dia orang yang sekolah, kemudian kerja di tempat yang menerima dia, terus mendapatkan fasilitas, apresiasi dan lain-lain," kata Fikri saat dihubungi Suara.com, Jumat (19/8/2016).
Fikri melanjutkan, kasus yang sama tidak hanya menimpa Archandra. Banyak warga Indonesia yang mendapatkan fasilitas dari negara lain karena prestasinya.
"Sudah biasa ada keringanan oleh negara lain bagi warga Indonesia. Bukan cuma Arcandra. Orang lain juga. Ada Habibie. Banyaklah saya kira orang Indonesia yang mendapatkan privilege, mendapatkan apresiasi, mendapatkan fasilitas karena prestasinya di tempat itu," ujar Fikri.
"Saya kira itu biasa sebagai warga negara, sebagai manusia, sebagai orang yang mengikuti jalan hidupnya. Saya kira wajar-wajar saja Arcandra itu," Fikri menambahkan.
Fikri berharap supaya administrasi kependudukan di Indonesia dievaluasi. Ia tidak mau kasus Arcandra terjadi lagi kepada warga Indonesia yang berprestasi lainnya.
"Yang masalah adalah, di Indonesia, di pemerintahan kita, baik Arcandra maupun turunannya, termasuk Gloria (anggota Paskibraka), saya kira itu pertanda kita perlu evaluasi kecermatan kita, administrasi kependudukan kita yang perlu dibenahi," tutur Fikri.
Fikri melanjutkan kasus Arcandra dan Gloria harusnya dijadikan momentum untuk berbenah. Administrasi kependudukan dievaluasi kembali agar kasus yang sama tidak terulang.
"Artinya kita, saya kira ini momentum yang baik untuk merapikan administrasi kependudukan kita. Sudah lama, sudah hanya wacana, katanya sudah dilaksanakan tapi nggak ada ujung pada akhirnya," ujar Fikri.
