Infografis
Suara.com - Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional, Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh SH MH, menandatangani kerja sama dengan PT Global Oase Indonesia (Go Indonesia) untuk membangun platform digital dalam memutar roda organisasi. Penandatanganan ini dilakukan tepat pada 17 Agustus 2016, dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-71.
“Momentum ini adalah massa benda kali kecepatan! Saya percaya, persaingan di era digital ini, siapa yang cepat, akan mengalahkan yang lambat! Bukan yang besar mengalahkan yang kecil. Kami melihat, hari ini, 17 Agustus 2016 adalah momentum terbaik bagi Korpri untuk berubah menjadi lebih baik, lebih profesional, lebih siap menjawab tantangan zaman. Memaknai HUT Kemerdekaan RI ke-71 dengan spirit kerja baru, go digital,” kata Zudan, Jakarta, Rabu (17/8/2016).
Era digital, menurut Zudan, merupakan sebuah keniscayaan. Cepat atau lambat akan terjadi, dan bahkan sudah ada di depan mata, terutama di kota-kota besar, dimana jaringan 4G sudah ada.
“Kalau tidak memanfaatkan teknologi yang semakin pesat, organisasi ini juga sulit bergerak,” kata Zudan, yang juga Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini.
Sejak reformasi 1998, posisi Korpri seolah “mati suri.” Tidak banyak terdengar gaungnya. Pun juga di saat HUT Kemerdekaan RI setiap 17 Agustus, maupun HUT Korpri sendiri, pada 29 November. Media hanya memuat berita-berita bernada miring soal pegawai negeri.
“Inilah yang ingin kami bangun kembali di momentum 17 Agustus 2016, membangun kembali spirit korps yang sempat redup selama 18 tahun. Membangun spirit merdeka untuk berkarya nyata, bekerja optimal,” kata Zudan, usai menandatangani kerja sama tersebut di Sekretariat Korpri, Gedung B, Kantor Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Jakarta.
Korpri Banyak Prestasi
Persepsi yang salah kaprah itu seolah semakin menenggelamkan jiwa anggota Korpri, karena terus dibombardir berita-berita miring, tanpa ada pembelaan dan upaya pelurusan dari organisasi. Nyaris tidak ada kebanggaan terhadap organisasi pegawai negeri ini.
“Padahal, ada banyak prestasi, bahkan sampai ke level global. Tetapi tidak banyak yang tahu, karena tidak percaya diri untuk menyampaikan ke ranah publik. Inilah momentum untuk ‘merdeka’, untuk menyampaikan prestasi-prestasi besar yang telah dicapai,” ungkapnya.
Persepsi yang kurang sedap itulah, kata Zudan, yang akan dibangun kembali, dieksplorasi. Tentu yang bisa diverifikasi dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Kami harus menjawab dengan fakta, menjawab dengan kerja keras, dan terus membangun atmosfer yang produktif untuk anggota Korpri. Kami menyadari, era digital tidak bisa dilawan. Dunia sudah melaju cepat dengan digital. Kalau kita tidak menggunakannya, kita pasti akan semakin tertinggal,” papar laki-laki yang berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini.
''Tak semua anggota Korpri seperti yang dipersepsikan orang. Banyak yang berprestasi hebat. Mudah-mudahan dengan digital news, yang akan kami kerjasamakan ini, persepsi masyarakat bisa berubah. Anggota KORPRI akan semakin bangga, punya confidence (rasa percaya diri) dengan profesinya. Ini yang akan membuat kinerja mereka semakin meningkat untuk melayani bangsa dan negara,'' katanya.
Zudan menjelaskan, saat ini Korpri dan anggotanya ingin bergerak lebih profesional, lebih cerdas, lebih cepat.
“Jajaran Korpri harus bisa jadi guru dan teladan bagi perubahan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat dan mampu menata birokrasi yang bersih, kompeten dan mampu melayani masyarakat secara optimal,'' katanya.
Hal ini sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang terus mendorong agar aparatur negara meningkatkan kualitas kinerjanya.
"Arahan presiden yang mendasar untuk seluruh anggota Korpri dan seluruh ASN (aparatur sipil negara) di 514 kabupaten/kota, dan 34 provinsi adalah mengubah pola pikir, dari pola pikir lama menuju pola pikir yang baru," kata Zudan.
Zudan menambahkan, Presiden Jokowi menekankan, Korpri harus mengubah paradigma, karena saat ini sedang di persaingan yang ketat antar ASN maupun persaingan ASN dengan dengan dunia luar, seperti masyarakat ekonomi Asean (MEA).
Presiden ingin aparatur negara memberikan pelayanan publik tanpa basa-basi. "Rakyat ingin lihat birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi efektif dan efisien, birokrasi yang melayani, bukan dilayani, serta birokrasi yang berikan layanan publik berkualitas," tegasnya.
Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Go Indonesia, Ervik Ari Susanto, mengatakan, membangun kekuatan digital adalah hal yang wajib dilakukan oleh siapapun. Tidak hanya perusahaan swasta, tapi juga pemerintahan, termasuk aparaturnya.
“Tahap pertama, kami akan desain dan buatkan website, termasuk content dan media sosialnya,” kata Ervik. Salam Merdeka!
