Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo pagi ini menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 2016. Sidang yang dibuka oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan tersebut digelar sekitar pukul 09.00 WIB.
Mengawali pidato, Presiden Joko Widodo berterima kasih atas kerjasama yang telah ditunjukkan semua pihak dalam mendukung pemerintah untuk menjalankan amanah rakyat.
"Kegotong-royongan, kekompakan, dan kerjasama yang baik selama ini telah memperlancar upaya kita menjalankan amanah rakyat," ujar Presiden.
Presiden mengingatkan tentang era persaingan global yang saat ini sedang dihadapi Indonesia. Presiden menyebut kondisi persaingan yang saat ini dihadapi begitu sengit dan luar biasa kerasnya.
"Untuk memenangkan kompetisi, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kita harus kreatif, optimis, bahu membahu, dan melakukan terobosan-terobosan," katanya.
Kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial merupakan tiga masalah utama bangsa Indonesia yang disinggung oleh Presiden Joko Widodo. Langkah terobosan, kecepatan kerja, dan lembaga-lembaga negara yang kuat dan efektif disebut Presiden sebagai modal bangsa untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karenanya, Presiden memuji gagasan yang ditawarkan MPR untuk mengkaji sistem perencanaan pembangunan nasional jangka panjang.
"Dalam era kompetisi global sekarang ini, kajian seperti itu kita harapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, berwawasan ke depan, dan berkesinambungan," katanya.
Pentingnya kualitas dan manfaat UU bagi rakyat
Presiden Joko Widodo tak lupa untuk mengapresiasi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat. Dia menyampaikan tahun 2016 ini DPR bersama-sama dengan pemerintah telah menyelesaikan 10 rancangan undang-undang untuk disahkan menjadi undang-undang.
"Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, kita menyadari yang penting bukan banyaknya Rancangan Undang-Undang yang disahkan menjadi undang-undang, tetapi kualitas dan manfaat dari undang-undang itu bagi rakyat," kata Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menerangkan bahwa saat ini pemerintah dan DPR sedang membahas RUU mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. Presiden pun memastikan bahwa pemerintah akan menyusun anggaran tahun 2017 dengan cermat dan memprioritaskan peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Anggaran itu harus mengikuti program prioritas. Tidak boleh lagi sekedar dibagi rata ke unit-unit kerja," imbuhnya.
Peningkatan kualitas lembaga peradilan di Indonesia
Di hadapan sidang tahunan MPR, Presiden bersyukur lembaga penegakan hukum Indonesia seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial terus berbenah diri.
Produktivitas memutus perkara di Mahkamah Agung misalnya, tercatat hingga akhir tahun 2015 merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Demikian pula dengan sisa perkara, hingga akhir tahun 2015 juga tercatat sebagai yang terendah dalam sejarah.
"Dari sisi waktu, sekitar 12 ribu perkara atau 82 persen diputus oleh Mahkamah Agung sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, yakni kurang dari tiga bulan," kata Presiden.
Selain itu, informasi mengenai penanganan perkara pada empat lingkungan peradilan di Indonesia kini dapat diakses secara online melalui website masing-masing pengadilan. Presiden juga menyampaikan, sistem peradilan pidana terpadu yang berbasis teknologi informasi sedang dikembangkan.
Apresiasi Presiden atas kinerja lembaga negara lainnya
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi dan membanggakan peningkatan kinerja serta sejumlah terobosan yang dilakukan sejumlah lembaga negara.
Terobosan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan merupakan salah satu di antaranya. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual disebutnya dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan pemerintah.
"Selama setahun lebih penerapan standar itu, informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN pada laporan keuangan pemerintah tersajikan secara lebih transparan dan akuntabel," kata Presiden.
Presiden juga berterima kasih atas partisipasi aktif pihak Dewan Perwakilan Daerah yang mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan peningkatan kualitas pemilihan kepala daerah, percepatan pembangunan perbatasan negara, serta perlindungan sosial.
"Kita juga berikan apresiasi atas komitmen DPD dalam mendukung kebijakan Amnesti Pajak, penguatan Bank Pembangunan Daerah, dan pengembangan koperasi," ujarnya.
Presiden Joko Widodo mengajak para pimpinan dan anggota lembaga negara untuk terus bersinergi, terus mendengar kritik masyarakat, dan terus memperbaiki diri agar semakin dipercaya oleh rakyat.
"Marilah kita jadikan peringatan Hari Ulang Tahun ke 71 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai inspirasi kita untuk memenangkan persaingan, untuk memenangkan kemanusiaan, untuk meraih kemajuan bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila," kata dia.
Hadir dalam acara tersebut Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Republik Indonesia keenam Try Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia kesebelas Boediono, istri Presiden Republik Indonesia keempat Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, dan para pimpinan lembaga negara.
