Infografis
Lebih lanjut, Presiden menerangkan bahwa saat ini pemerintah dan DPR sedang membahas RUU mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. Presiden pun memastikan bahwa pemerintah akan menyusun anggaran tahun 2017 dengan cermat dan memprioritaskan peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Anggaran itu harus mengikuti program prioritas. Tidak boleh lagi sekedar dibagi rata ke unit-unit kerja," imbuhnya.
Peningkatan kualitas lembaga peradilan di Indonesia
Di hadapan sidang tahunan MPR, Presiden bersyukur lembaga penegakan hukum Indonesia seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial terus berbenah diri.
Produktivitas memutus perkara di Mahkamah Agung misalnya, tercatat hingga akhir tahun 2015 merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Demikian pula dengan sisa perkara, hingga akhir tahun 2015 juga tercatat sebagai yang terendah dalam sejarah.
"Dari sisi waktu, sekitar 12 ribu perkara atau 82 persen diputus oleh Mahkamah Agung sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, yakni kurang dari tiga bulan," kata Presiden.
Selain itu, informasi mengenai penanganan perkara pada empat lingkungan peradilan di Indonesia kini dapat diakses secara online melalui website masing-masing pengadilan. Presiden juga menyampaikan, sistem peradilan pidana terpadu yang berbasis teknologi informasi sedang dikembangkan.
Apresiasi Presiden atas kinerja lembaga negara lainnya
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi dan membanggakan peningkatan kinerja serta sejumlah terobosan yang dilakukan sejumlah lembaga negara.
Terobosan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan merupakan salah satu di antaranya. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual disebutnya dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan pemerintah.
"Selama setahun lebih penerapan standar itu, informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN pada laporan keuangan pemerintah tersajikan secara lebih transparan dan akuntabel," kata Presiden.
