Fahri Hamzah Kritik Jokowi Banyak Kelirunya Selama 2 Tahun

Senin, 15 Agustus 2016 | 12:42 WIB
Fahri Hamzah Kritik Jokowi Banyak Kelirunya Selama 2 Tahun
Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah. [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, tidak sedikit persoalan yang ia hadapi. Berbagai kebijakan telah ia keluarkan untuk mengatasi masalah yang ada, namun kerapkali mengundang pro dan kontra dari publik.

Wakil ketua DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah pun memiliki penilaian yang sama, dimana Presiden Jokowi kerapkali dihadapkan pada persoalan yang rumit dan mendapatkan tudingan-tudingan yang pedas dari berbagai pihak.

Menurut Fahri, hal itu tidak lain karena Presiden Jokowi belum bisa menguasai situasi kebangsaan secara utuh. Sebab itu, ia berharap agar masyarakat turut terlibat membantu Presiden dalam memanage kesalahan-kesalahannya dalam menyelesaikan masalah.

"Sebab itu kita harus membantu dia (Jokowi) supaya jangan banyak kelirunya. Sebab kalau banyak kelirunya, nanti kan tertatih-tatih jalanya," kata Fahri di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/8/2016).

Fahri melanjutkan, semakin hari Presiden semakin sering melakukan kekeliruan. Jika dibiarkan terus, maka hal tersebut akan mempersulit posisi dia sebagai kepala negara.

"Dulu mungkin kelirunya itu simbolik sifatnya. Tapi mulai banyak persoalan hukum juga, yang bisa menyebabkan beliau menjadi sulit posisinya. Kita tidak ingin Presiden kita mempunyai catatan pelanggaran terhadap hukum," ujar Fahri.

Fahri mengatakan, Presiden Jokowi semestinya didampingi oleh orang-orang yang mampu mejaga posisinya sebagai kepala pemerintahan. Katanya, memilih pendamping, harus orang yang mau bekerja menjalankan fungsinya.

"Karena itu, tim di sekitar beliau harus merupakan orang yang kuat menjaga beliau. Dan menjaga, jangan sampai beliau berbuat salah. Milih orang misalnya itu kan harus, BIN bekerja, Sesneg bekerja, Badan Kependudukan bekerja, Imigrasi bekerja, Kemenlu bekerja, itu nggak boleh sembarangan," kata Fahri.

"Karena seorang Menteri dalam UU itu disebutkan, dia bukan pejabat tinggi biasa, Menteri itu adalah Presiden sektoral," Fahri menambahkan.

Fahri berkesimpulan, hingga hari ini, Presiden Jokowi masih dalam tahap penyesuaian terhadap situasi di sekitarnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI