Infografis
Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera tidak mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di pilkada Jakarta periode 2017-2022 bukan karena alasan rasialis, tetapi menginginkan Jakarta dipimpin oleh orang yang lebih baik. Kriterianya jujur, tegas, santun, dan humanis.
“Kami dengan beberapa parpol tengah menjajaki sejumlah nama guna mencari calon pemimpin yang lebih baik,” kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid melalui pernyataan tertulis yang diterima Suara.com, Minggu (14/8/2016).
Hidayat menyampaikan masih banyak kandidat gubernur yang lebih baik dibanding Ahok, yang bisa bekerja dalam tim, tidak one man show atau ingin menonjolkan diri sendiri. Dan yang juga tidak kalah penting adalah soal konsistensi.
Terkait dengan soal konsistensi, Hidayat memandang Ahok bukan orangnya. Dia menyontohkan sikap Ahok yang menolak cuti selama masa kampanye pilkada 2017 mendatang. Padahal dalam pilkada tahun 2012 lalu, dia yang lantang meminta agar Fauzi Bowo mundur untuk menjaga netralitas birokrasi.
“Lha sekarang kok malah dia yang menolak. Padahal cuma cuti kampanye bukan mundur,” kata Hidayat.
Hidayat memandang penolakan Ahok untuk cuti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sama saja tidak menghargai partai-partai yang akan mengusungnya, yakni Golkar, Hanura, dan Nasdem. Pasalnya, Karena partai-partai tersebut ikut membahas dan menyetujui UU itu.
“Bahkan itu tidak menghargai Presiden RI, karena UU tersebut disetujui dan ditandatangani Presiden. Padahal Presiden RI Pak Jokowi kan teman Ahok juga," kata Hidayat.
Menurut Hidayat jika Ahok tetap ngotot tidak mau cuti, hanya akan menimbulkan persepsi publik dia akan menggunakan birokrasi untuk kepentingannya.
Jika alasan Ahok tidak mau cuti karena menjaga APBD, hal itu justru menunjukkan dia tidak mampu membangun sistem, dan cenderung one man show. Kalau sistem sudah terbangun maka secara otomatis program-program tetap bisa berjalan dengan baik karena ada sistem yang bekerja.
“Tugas-tugas gubernur kan bisa didelegasikan kepada wagub atau sekda," kata Hidayat.
