Infografis
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad memandang sistem pengawasan Pilkada Serentak 2017 merupakan tanggung jawab bersama. Maka, dia meminta masyarakat ikut andil untuk terlibat aktif dalam pengawasan Pilkada yang diselenggarakan pada 15 Februari 2017.
"Dari dulu kami menyadari bahwa tanggung jawab sukses Pilkada serta sistem pengawasan pemilu sejatinya tanggung jawab bersama. Bawaslu mengajak masyarakat bahwa kita semua punya andil untuk sukseskan pengawasan pilkada," kata Muhammad di acara Sosialiasi Akbar Pengawasan Pemilu Partisipatif di kawasan Car Free Day, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (14/8/2016).
Menurutnya sosialiasi pengawasan Pilkada ini bisa menggugah kesadaran masyarakat untuk berperan aktif mengawasi segala bentuk pelanggaran di pelaksanaan hajatan politik lima tahunan tersebut.
"Pemilu ini tak boleh eksklusif punya Bawaslu, KPU atau parpol, sejatinya pemilu ini milik rakyat. Jadi kami imgin menggugah kesadaran masyarakat melaksakan program pengawasan partisipatif dalam sosialisasi akbar ini supaya masyarakat ikut serta," kata Muhammad
"Bagaimana kita bekerja apapun profesi kita paling tidak kita peduli terhadap pengawasan pemilu sebagai tanggungjawab bersama," imbuhnya.
Lebih lanjut, Muhammad mengatakan sengaja menggelar sosialiasi pelaksanaan Pilkada Serentak di kawasan CFD agar masyarakat bisa langsung melihat cara kerja Bawaslu dalam melakukan sistem pengawasan.
Kedua kita ingin menyampaikan kepad masy hasil-hasil apa yg selama ini sudah dilakukan. Jadi hasil pengawasan, seluruh profesi menjelaskan hasil-hasil pengawasannya di stand yang sudah ada. Biar masyarakat tau apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan dan apa tantangan-tantangan pengawasan sehingca kita bisa turut serta ambil di dalamnya," katanya.
Dia juga menilai acara sosiasliasi ini juga penting agar masyatakat bisa mengetahui apa yang belum dipahami soal kerja pengawasan Bawaslu yang ada di seluruh daerah di Indonesia.
"Ya jadi forum ini memang melibatkan masyarakat di area terbuka ini, mereka boleh bertanya apa saja kepada kita terkait pengawasan (pemilu) di provinsi A, B, dan kira-kira bagian mana masyarakat bisa ikut serta di pengawasan partisipatif," kata Muhammad.
